Charles Honoris Kecam Insentif Rp6 Juta untuk SPPG Bermasalah: Pemborosan Anggaran di Tengah Retorika Efisiensi

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, melontarkan kritik pedas. Kali ini, sasarannya adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayan. Soalnya? Pernyataan Dadan soal insentif Rp 6 juta yang tetap mengalir ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah bahkan yang sudah ditutup sementara.

Buat Charles, ini bukan cuma soal logika yang kacau. Lebih dari itu.

“Pernyataan Kepala BGN bahwa pihaknya tetap menggelontorkan insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG yang ditutup sementara bukan sekadar cacat logika, melainkan sebuah skandal moral dan penghinaan telanjang terhadap nalar publik,” tegas Charles kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).

Nah, yang bikin situasi makin panas, menurut Charles, adalah soal efisiensi. Pemerintah, katanya, lagi gencar-gencarnya bicara penghematan. Apalagi di tengah kondisi geopolitik yang lagi tidak menentu. Tapi di sisi lain, ada yang janggal.

“Di satu sisi, pemerintah terus menggemborkan retorika efisiensi anggaran dan penghematan di segala lini, namun di sisi lain, uang negara justru dihamburkan secara brutal untuk membiayai unit-unit yang sedang tidak beroperasi karena melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Charles lalu membandingkannya dengan nasib guru honorer. Masih banyak yang gajinya pas-pasan. Lapangan kerja buat anak muda juga susah. Tapi anehnya, negara begitu royal ngasih “hadiah” ke SPPG yang bermasalah.

“Di tengah nasib guru honorer yang masih memprihatinkan dan sulitnya lapangan kerja bagi kaum muda, pemerintah justru begitu dermawan memberikan ‘hadiah’ kepada SPPG bermasalah,” sambungnya.

Politisi PDIP ini mempertanyakan logika di balik pemberian insentif itu. Kok bisa, pihak yang lalai sampai bikin orang keracunan yang jelas-jelas itu kegagalan fatal dalam pelayanan publik masih diguyur uang segitu?

“Bagaimana mungkin pihak yang telah lalai hingga menyebabkan rakyat keracunan sebuah kegagalan fatal dalam pelayanan publik justru tetap mendapatkan guyuran Rp 6 juta setiap harinya?” kata Charles.

Lebih lanjut, ia mengungkap data yang dia terima. Katanya, jumlah dapur yang ditutup itu jauh lebih banyak dari yang diumumkan resmi.

“Informasi yang saya terima, jumlah dapur yang telah ditutup berjumlah 3.778. Bukan 1.720 seperti yang diumumkan oleh Kepala BGN. Kalau SPPG-SPPG bermasalah itu ditutup selama 2 pekan saja, negara seharusnya sudah bisa menghemat Rp 317 miliar,” tambahnya.

Komisi IX DPR, kata Charles, bakal meminta penjelasan resmi ke BGN. Soal ini, harus ada pertanggungjawaban yang jelas. Publik, menurutnya, sudah terlalu terusik dengan kasus ini.

“Kami akan meminta penjelasan dari Kepala BGN untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini dalam rapat kerja mendatang,” kata Charles.

Di akhir pernyataannya, Charles mengingatkan soal tujuan awal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini bukan ajang cari proyek atau bagi-bagi rezeki. Esensinya adalah perbaikan gizi anak-anak.

“Tujuan dari makan bergizi gratis ini untuk perbaikan gizi anak, bukan untuk bagi-bagi proyek. Jangan sampai esensi utamanya untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikhianati oleh manajemen yang bobrok,” imbuhnya.