DPR Minta Debt Collector yang Manipulasi Layanan Ambulans dan Damkar untuk Tagih Utang Dipidanakan

Jakarta Belakangan ini, beredar modus penagihan utang yang bikin geleng-geleng kepala. Ada oknum debt collector yang nekat memanfaatkan layanan darurat, kayak ambulans dan pemadam kebakaran, buat ngejar debitur. Caranya? Mereka pura-pura lapor keadaan darurat palsu. Polisi diminta turun tangan, dan kasus ini harus diusut tuntas.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, angkat bicara. Menurut dia, tindakan ini bukan cuma nakal, tapi sudah masuk kategori membahayakan jiwa orang banyak.

"Debt collector itu harus dipidanakan. Mereka sudah main-main dengan nyawa masyarakat," tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu, 26 April 2026.

Abdullah menyoroti dua lokasi kejadian: Sleman, Yogyakarta, dan Semarang, Jawa Tengah. Di sana, para penagih utang dengan sengaja berpura-pura butuh pertolongan darurat. Tujuannya satu, memancing petugas datang ke rumah debitur. Bayangin aja, ambulans atau mobil damkar yang seharusnya nolong orang sakit atau padamkan api, malah dipakai buat urusan macam ini.

Menurutnya, penggunaan layanan fiktif semacam ini punya risiko besar. Bisa menghambat respons buat pasien kritis yang benar-benar butuh pertolongan. Atau, menghalangi petugas pemadam yang sedang buru-buru ke lokasi kebakaran. Ironis, kan?

"Mereka sudah menipu ambulans dan damkar. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, ini kejahatan. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang," ucap Abdullah lagi.

Di luar tuntutan pidana, legislator ini juga mendorong ganti rugi. Pihak layanan ambulans dan damkar yang dirugikan, kata dia, berhak menuntut kompensasi dari perusahaan yang mempekerjakan debt collector tersebut. Ia juga minta aparat kepolisian jangan cuma nangkap pelaku lapangan. Harus ada yang diungkap lebih dalam siapa dalang di balik instruksi penagihan macam ini.

Nah, soal pengawasan, Abdullah juga punya catatan keras buat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, pengawasan terhadap pihak ketiga dalam sistem penagihan utang masih lemah. Akibatnya, praktik kekerasan, intimidasi, sampai penipuan layanan publik kayak gini terus terjadi.

"OJK seakan-akan membiarkan. Tidak menghentikan praktik debt collector, juga belum mampu mencegah pelanggaran yang melanggar hukum," ucapnya, nada bicaranya jelas kecewa.

Kasus ini jadi pengingat. Layanan darurat bukan mainan. Kalau sampai disalahgunakan, yang rugi ya kita semua.