PAD Pekanbaru Tembus Rp1,2 Triliun, Wali Kota Sebut Kemudahan Pelayanan Jadi Kunci

Pemerintah Kota Pekanbaru lagi gencar-gencarnya bikin gebrakan. Bukan main-main, ini soal pendapatan asli daerah alias PAD. Di tengah tekanan fiskal yang makin ketat dan berbagai efisiensi anggaran, Kota Bertuah ini malah mencatat kenaikan yang lumayan tajam. Cukup mengejutkan, sih.

Berbagai terobosan itu langsung diungkap Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho. Pria yang akrab disapa Agung Kencana ini kemudian membeberkan apa saja yang jadi sumber kenaikan tersebut. Agak panjang ceritanya, tapi intinya jelas.

“Prinsipnya kita tingkatkan pelayanan dulu ke masyarakat, ke wajib pajak. Karena kan masyarakat mau bayar pajak dengan lebih mudah, tidak ribet,” kata Agung Nugroho di Pekanbaru, Jumat (24/4/2026).

Nah, salah satu jurusnya adalah ngasih kemudahan dan diskon buat pajak PBB. Hasilnya? Masyarakat malah makin rame bayar pajak. Jumlahnya meningkat drastis kalau dibanding periode tahun yang sama. Jadi, bukan malah sepi, tapi malah ramai. Menarik, kan?

Di sisi lain, Agung juga udah ngasih instruksi ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau biasa disebut DPMPTSP untuk bikin perizinan lebih gampang. Bukan cuma itu, dia minta izin bisa terbit dalam waktu singkat. Pokoknya, tanpa ribet-ribet.

“Contoh pajak PBG (persetujuan bangunan gedung). Kalau izin dipermudah, dipercepat ya pasti antusias orang ngurus. Terbukti di tahun ini warga patuh untuk bayar pajak, intinya pelayanan dimaksimalkan agar masyarakat tidak malas bayar pajak,” kata Agung.

Selain itu, ada juga kenaikan dari pajak opsen, reklame, hotel, restoran, dan pajak-pajak lainnya. Semua itu berkontribusi. Makanya, sejak kepemimpinan Agung Nugroho, PAD Kota Pekanbaru naik drastis. Angkanya? Lumayan bikin melongo.

“PAD kita kenaikan cukup signifikan. Jadi jika dibandingkan periode yang sama, di tahun 2025 naik drastis. Dari Rp 800-an miliar menjadi Rp 1,2 triliun,” kata Agung yang juga Ketua Demokrat Riau tersebut.

Namun begitu, menurut Agung, yang paling penting adalah pajak-pajak itu harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bukan cuma narik duit doang. Salah satu contohnya, perbaikan sejumlah ruas jalan dan fasilitas umum yang selama ini sering dikeluhkan warga.

“Pajak itu juga harus dirasakan masyarakat. Makanya ada perbaikan jalan, infrastruktur, fasilitas umum, kebersihan yang semuanya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat tentu ingin pajak yang dibayar itu juga mereka rasakan,” kata Agung.