Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos ke 42 Daerah Usai Pilot Sukses di Banyuwangi

Transformasi digital di tubuh pemerintah memang tak bisa setengah-setengah. Butuh dorongan yang terstruktur dan, yang paling penting, berkelanjutan. Intinya, setiap langkah yang diambil harus saling terhubung, bukan jalan sendiri-sendiri. Visi ini kerap ditegaskan Presiden Prabowo Subianto. Baginya, digitalisasi bukan cuma soal ganti sistem jadi lebih modern. Ini adalah instrumen kunci untuk mendongkrak efisiensi, menutup celah kebocoran anggaran, dan memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyasar yang membutuhkan.

Menanggapi arahan itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengaku puas dengan kerja sama yang terjalin sejauh ini. Menurutnya, kesuksesan awal penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) terlihat pada use case prioritas: perlindungan sosial.

"Selanjutnya, semua layanan digital termasuk perlinsos ke depan dapat diintegrasikan ke dalam Portal Layanan Publik terpadu, sebagai perwujudan kemudahan layanan pemerintah untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan menyusul Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) di Jakarta, sehari sebelumnya. Rini menekankan, komponen identitas digital dan pertukaran data sudah beres. Tinggal melanjutkan ke tahap pembayaran digital agar penyaluran bansos makin optimal.

Namun begitu, semua itu butuh orkestrasi. Kolaborasi lintas sektor, kata Rini, harus terus digalang lewat peran KPTDP dan Kementerian Koordinator. Tujuannya satu: mendorong transformasi di berbagai program strategis pemerintah. Dengan cara ini, layanan digital nantinya akan terpadu dalam siklus hidup masyarakat. Tidak lagi terpencar, melainkan saling sambung menyambung antar fase kehidupan.

Portal Layanan Publik Nasional, INAku, diharapkan menjadi wadah integrasi tersebut. Tapi Rini mengingatkan, beberapa regulasi perlu penyesuaian agar transformasi bisa optimal. Jika berjalan baik, dampaknya akan terasa: proses bisnis dipangkas signifikan, seleksi penerima bansos lebih akuntabel dan transparan, bahkan masyarakat bisa mengajukan secara mandiri. Ia juga mengusulkan agar regulasi piloting sebagai ruang inovasi terkendali diperkuat. Perluasannya ke use case lain bisa dipercepat dengan Rancangan Perpres Pemerintah Digital yang disebutnya sebagai 'game changer'.

Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua KPTDP dan Penasihat Khusus Presiden, menilai kolaborasi lintas instansi selama ini sudah cukup bagus. Perkembangan transformasi digital pemerintah yang terus berprogres jadi buktinya. Menurut Luhut, digitalisasi perlinsos patut dikembangkan lebih lanjut. Use case pertama ini menjadi contoh nyata bagaimana teknologi mampu memecahkan masalah riil.

KPTDP sendiri telah menjalankan piloting digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Hasilnya? Secara umum berjalan baik. Saat ini, mereka sedang bersiap untuk perluasan implementasi di 42 kabupaten dan kota lainnya. Di Banyuwangi, tahapan sanggah telah dilalui. Data menunjukkan, sebanyak 9.639 Kartu Keluarga mengajukan sanggah, dengan total 7.166 KK yang berhasil mengajukan keberatan.

Luhut juga mengingatkan satu hal krusial. Transformasi digital harus dibarengi dengan pengamanan data oleh BSSN. Itu mutlak. Pengembangan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital sebagai bagian dari DPI juga harus terus dikuatkan. "Koordinasi lintas instansi harus terus dijaga," pinta Luhut, agar percepatan transformasi benar-benar terwujud.

Sementara itu, dari lapangan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan kabar menggembirakan. Piloting di Banyuwangi berhasil meningkatkan akurasi data secara signifikan. Indikatornya jelas: terjadi penurunan drastis pada tingkat kesalahan penargetan atau "exclusion error" untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Angkanya cukup mencengangkan. "Exclusion error" yang sebelumnya mencapai 77,7% berhasil ditekan hingga ke level 28,2%. Beberapa lembaga independen konon juga telah mengukur dampak positif lain dari digitalisasi bansos ini.

"Piloting Digitalisasi bansos bermakna jika tahapan pensasaran dan penyaluran bansos berhasil diterapkan. Kemudian perluasan piloting kepada 42 kab/kota lainnya harus memperhatikan kesiapan teknis dan regulasi yang mencakup keseluruhan proses tahapan yaitu pensasaran dan penyaluran," pungkas Gus Ipul menutup laporannya.