Daerah Ramai-ramai Minta Tambahan Kuota PBI JKN ke Kemensos

Dari berbagai penjuru daerah, suara keluhan terkait program bantuan iuran kesehatan (PBI JKN) terus mengalir ke Kementerian Sosial. Permintaannya beragam, tapi intinya sama: kuota yang ada dinilai belum cukup.

Ambil contoh Tapanuli Utara. Bupatinya, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, dengan gamblang menyebut daerahnya masih butuh tambahan kuota. Alasannya masuk akal. Mayoritas warganya hidup dari bertani, ditambah lagi medan geografisnya tak mudah. "Kami berharap adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah," katanya.

Pernyataan itu dia sampaikan lewat keterangan resmi Kemensos, Rabu lalu.

Memang, bantuan Kemensos untuk penanganan bencana di sana tak bisa dibilang kecil sudah lebih dari Rp5 miliar untuk ratusan keluarga. Bantuan itu mencakup banyak hal, dari jaminan hidup sampai stimulus ekonomi. Tapi, soal jaminan kesehatan, rasanya masih ada yang kurang. Proses pendataan pun masih terus berjalan, apalagi cuaca ekstrem belum juga reda.

Tak cuma minta tambahan kuota, Pemkab Tapanuli Utara juga mengusulkan ide lain: membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesos. Harapannya, ini bisa jadi layanan satu pintu yang lebih terpadu buat masyarakat.

Keluhan serupa datang dari jauh, tepatnya dari Kabupaten Tanggamus. Perwakilan daerah setempat bilang, sekitar 650 ribu penduduknya membutuhkan layanan. Makanya, mereka mengajukan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa. Tujuannya jelas, untuk meringankan beban APBD.

Lalu ada pula Polewali Mandar. Bupati Samsul Mahmud mengaku kebutuhan PBI JKN di wilayahnya masih besar dan belum terpenuhi semua. "Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG," jelasnya.

Angka-angkanya cukup mencengangkan. Peserta aktif saat ini 256.411 jiwa. Sementara itu, masyarakat yang masuk dalam data DTSEN desil 1 sampai 5 jumlahnya mencapai 326.217 jiwa. Ada selisih yang cukup signifikan di sana. Kesenjangan ini, menurutnya, menunjukkan bahwa kuota yang tersedia belum sepenuhnya menutupi jumlah warga rentan. Biayanya pun tak main-main sekitar Rp44 miliar per tahun.

Menanggapi berbagai laporan dari daerah itu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono pun angkat bicara. Dia mengingatkan pemerintah daerah untuk lebih aktif memperbarui data. "PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, daerah harus aktif melakukan pemutakhiran data agar bantuan benar-benar tepat sasaran," tegas Agus.

Dia menegaskan, akurasi data adalah kunci. Penguatan program ini harus ditopang oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mutakhir. Mekanismenya, pembaruan data bansos dilakukan tiap tiga bulan. Khusus untuk PBI JKN, lebih ketat lagi setiap bulan, lewat koordinasi dengan Pusdatin Kemensos.

Agus juga memaparkan capaian hingga Februari 2026. Cakupan skema bantuan iuran JKN, yang meliputi PBI dan beberapa skema lainnya, sudah menjangkau 156,8 juta jiwa. Angka yang sangat besar. Ini sekaligus bukti betapa besarnya intervensi pemerintah di sektor kesehatan. Tapi, justru karena skalanya masif, akurasi data jadi hal yang krusial. Salah sasaran sedikit, dampaknya bisa luas.

"Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci," tutup Agus Jabo. Menurutnya, pemutakhiran data, dukungan fiskal, dan inovasi layanan harus berjalan beriringan. Hanya dengan cara itu jaminan kesehatan bisa benar-benar tepat sasaran.