Anggota DPR Usulkan Transaksi Batu Bara DMO Pakai Rupiah untuk Kurangi Risiko Negara

Harga batu bara global lagi-lagi bergejolak. Kurs dolar pun tak kalah fluktuatif. Di tengah situasi ini, muncul usulan menarik dari Senayan: kenapa transaksi batu bara untuk listrik dalam negeri nggak pakai rupiah saja?

Gagasan itu datang dari Rokhmat Ardiyan, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Gerindra. Dalam rapat kerja komisi tersebut, Rabu (22/4/2026), ia mendorong penggunaan mata uang lokal untuk pembelian batu bara skema Domestic Market Obligation (DMO). Tujuannya jelas: meminimalkan kerugian negara.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," tegas Rokhmat.

Logikanya sederhana. Saat ini, batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri dibeli dengan harga sekitar USD 70 per ton. Bayangkan volumenya yang besar. Kalau rupiah tiba-tiba melemah, beban keuangan negara bisa langsung melambung. Dengan bertransaksi dalam rupiah, setidaknya ada kepastian biaya. Risiko akibat gejolak nilai tukar bisa diredam.

Menurut Rokhmat, langkah ini bukan cuma soal menghemat anggaran. Lebih dari itu, ini tentang menjaga stabilitas biaya produksi listrik. Biaya yang stabil tentu berdampak baik pada perencanaan fiskal jangka panjang. "Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis," ujarnya, yang juga duduk di Badan Anggaran DPR.

Di sisi lain, Rokhmat juga menyoroti program prioritas lain: pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel. Ini sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Masalahnya, selain biaya produksinya mahal, pembangkit diesel masih bergantung pada bahan bakar impor. Pengurangannya, kata Rokhmat, sejalan dengan upaya mencapai kemandirian energi.

"Karena itu, pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional," ungkapnya.

Dua langkah ini menggunakan rupiah untuk batu bara DMO dan mengurangi ketergantungan pada diesel dipandangnya sebagai strategi yang saling menguatkan. Keduanya bermuara pada tujuan yang sama: ketahanan energi.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan,” pungkas Rokhmat, “tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.”

Usulannya ini tentu membuka diskusi. Bagaimana implementasinya nanti? Apakah pelaku industri akan setuju? Yang jelas, di tengah ketidakpastian global, mencari cara untuk melindungi perekonomian domestik memang jadi keharusan.