Indonesia Tolak Pungutan Tol Laut di Selat Hormuz, Dukung Upaya Diplomatis

Rabu lalu, dari Gedung Bina Graha di kompleks Istana, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan sikap tegas pemerintah. Intinya, Indonesia menolak mentah-mentenah segala bentuk pungutan biaya atau tol laut di Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan langsung dalam sebuah konferensi pers.

Menurut Sugiono, sikap ini sejalan dengan banyak negara lain dalam forum internasional yang digagas Inggris dan Prancis. Forum itu sendiri membahas upaya pemulihan navigasi di selat yang jadi urat nadi perdagangan global itu.

"Saya mewakili Bapak Presiden hadir secara daring di rapat tersebut. Yang intinya, bahwa negara-negara yang ikut di dalam konferensi tersebut menolak segala jenis pemungutan fee atau tol bagi kapal-kapal yang lewat di Hormuz," tegasnya.

Pungutan sepihak seperti itu, dalam pandangannya, jelas bertabrakan dengan prinsip kebebasan pelayaran. Apalagi, Selat Hormuz adalah jalur strategis yang berbatasan dengan Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab. Penerapan aturan sepihak berisiko melanggar ketentuan internasional yang sudah ada.

"Konferensi ini mengatakan bahwa akan terus mendukung upaya-upaya yang sifatnya diplomatis dalam rangka menyelesaikan ketegangan di situ di Selat Hormuz," ujar Sugiono.

Di sisi lain, pembahasan juga menyentuh rencana yang lebih konkret. Ada wacana membentuk misi perlindungan militer yang bersifat damai untuk mengawal kapal-kapal yang melintas. Rencananya, misi ini akan tetap berpegang pada hukum internasional dan mungkin saja butuh mandat dari PBB.

"Ini sifatnya peaceful military protection, jadi kapal-kapal yang lewat akan dikawal agar bisa melintas dengan aman. Namun ini masih dalam tahap pembicaraan lebih lanjut," jelasnya.

Latar belakangnya memang rumit. Ketegangan di Teluk memanas setelah Amerika Serikat mengancam akan memblokade lalu lintas maritim dari dan ke pelabuhan Iran. Sebagai respons, Iran secara efektif menutup selat yang menjadi jalur bagi seperlima minyak dunia ini.

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, tak tinggal diam. Ia menyebut penutupan Selat Hormuz yang berkelanjutan bakal memukul pelayaran global dan mendongkrak biaya hidup.

Lewat sebuah unggahan di X, Starmer menulis, "Pekan ini Inggris dan Prancis akan menjadi tuan rumah bersama sebuah pertemuan puncak untuk memajukan kerja pada rencana multinasional yang terkoordinasi, independen, guna melindungi pelayaran internasional ketika konflik berakhir."

Inggris sendiri sudah mengumpulkan perwakilan dari lebih 40 negara yang punya visi sama: memulihkan kebebasan navigasi. Menariknya, Amerika Serikat dilaporkan tidak terlibat dalam pembicaraan kali ini.

Sementara itu, Iran bersikukuh dengan kebijakannya. Sebagai bagian dari perang yang makin runcing dengan AS dan Israel sejak akhir Februari, mereka memberlakukan skema gerbang tol maritim. Melalui Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), mereka memungut biaya dari kapal-kapal asal negara yang dianggap bersahabat sebagai "tiket" aman melintas.

Kabarnya, tarifnya tidak main-main. Analis dari jurnal pelayaran Lloyd’s List menyebut setidaknya satu kapal harus merogoh kocek hingga US $2 juta. Banyak perusahaan pelayaran yang ogah membayar, akhirnya memilih menunggu dan berlabuh di kedua sisi perairan. Cuma segelintir yang bersedia mengeluarkan uang itu.

Efeknya langsung terasa. Lalu lintas kapal merosot tajam. Jika di akhir Februari ada sekitar 600 kapal yang melintas, di pekan terakhir Maret jumlahnya anjlok jadi hanya 24 kapal. Angka yang jelas-jelas menggambarkan betapa kacau dan sepinya jalur vital ini sekarang.