Udara di Nabire terasa berbeda hari itu. Di tengah riuh kunjungan kerja Wakil Presiden, Wamendagri Ribka Haluk berdiri di Bandara Douw Aturure dengan perasaan yang sulit disembunyikan. Rasa syukur yang mendalam terpancar jelas. Bagaimana tidak? Bandara yang dulu hanya bisa didarati pesawat kecil, kini telah bertransformasi, sanggup menyambut pesawat berbadan lebar. Bagi Ribka, ini lebih dari sekadar aspal dan beton; ini adalah simbol harapan yang akhirnya menjadi nyata.
“Hari ini, 20 April 2026, saya benar-benar bersukacita,” ujar Ribka dalam keterangan tertulisnya, dua hari setelah kunjungan tersebut.
“Impian kami dulu, untuk memperpanjang landasan ini agar Boeing bisa mendarat, akhirnya terwujud. Dan lihatlah, hari ini pesawat Wakil Presiden Republik Indonesia mendarat dengan sempurna di sini.”
Pernyataan itu disampaikannya usai mendampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan di Papua Tengah. Keberhasilan ini, bagi Ribka, adalah bukti nyata. Semua jerih payah pembangunan selama ini tidak sia-sia. Ia menyebutnya sebagai wujud kasih Tuhan bagi masyarakat Papua Tengah.
Namun begitu, jalan menuju titik ini sama sekali tidak mulus. Ribka teringat betul awal perjuangannya.
“Saat pertama kali bertugas sebagai penjabat gubernur di sini, saya sampai tersujud di bandara ini. Penuh tantangan. Banyak yang meragukan, bahkan tak sedikit yang memfitnah. Tapi, Tuhan mengizinkan semuanya berjalan baik,” kenangnya.
Kunjungan Wapres Gibran sendiri intinya jelas: meninjau langsung kesiapan bandara. Tujuannya, memastikan infrastruktur transportasi udara ini benar-benar bisa mendongkrak mobilitas warga dan menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Langkah ini bukan datang tiba-tiba, melainkan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, khususnya di Indonesia Timur.
Di sisi lain, dari sudut pandang teknis, Kepala Bidang Penerbangan Dinas Perhubungan Papua Tengah, Samuel Ricky Rantelimbong, memaparkan detailnya. Bandara Douw Aturure dikelola UPBU Kelas II Nabire. Fasilitasnya, baik di sisi udara maupun darat, terus dikebut pengembangannya.
“Runway, apron, taxiway, semuanya ada. Lalu di sisi darat, ada terminal penumpang, kargo, powerhouse, plus bangunan penunjang lain,” jelas Samuel.
Kunci utamanya ada di landasan pacu. Dari yang sebelumnya hanya 1.600 meter, kini telah membentang sepanjang 2.500 meter. Ekstensi inilah yang membuka pintu bagi pesawat jenis Boeing untuk mendarat. Sebuah lompatan besar untuk kebutuhan konektivitas.
Meski patut diapresiasi, Samuel mengakui pekerjaan rumah masih menumpuk. Terminal penumpang yang ada, misalnya, masih berstandar untuk pesawat ATR. Ke depan, perlu ada pelebaran runway lagi, apron yang lebih luas, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, dan tentu saja peningkatan berbagai fasilitas pendukung lainnya.
Melalui peninjauan mendetail seperti ini, pemerintah pusat sepertinya ingin menegaskan komitmennya. Papua Tengah sebagai daerah otonomi baru harus mendapat perhatian serius. Pembangunan dan konektivitas adalah kata kuncinya.
Kunjungan kerja itu sendiri dihadiri sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Menkopolkam Djamari Chaniago, Kepala Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Tengah Petrus Waine, serta Plt Sekretaris Wapres Al Muktabar. Kehadiran mereka mempertegas bahwa pembangunan di Papua Tengah bukan lagi wacana, tapi aksi yang dipantau langsung dari tingkat tertinggi.
Artikel Terkait
Setara Institute Rilis Indeks Kota Toleran 2025, Salatiga Peringkat Pertama
SPPG Polri Uji Coba Sistem Prasmanan untuk Makan Bergizi Gratis di Sekolah Jakarta
Apartemen Sitaan KPK Senilai Rp167 Juta di Surabaya Dihibahkan ke Pemkot untuk Tambah PAD
Pertamina Serahkan Mobil Mamografi ke YKPI, Dorong Deteksi Dini Kanker Payudara