Pemerintah Diversifikasi Pasokan Energi dan Pupuk Antisipasi Gejolak Global

Gelombang ketidakpastian global rasanya makin kencang saja. Dinamika geopolitik yang berubah cepat, ditambah dengan disrupsi rantai pasok energi dan pangan, membuat perekonomian dunia menghadapi tantangan yang benar-benar kompleks. Situasi ini, mau tak mau, berdampak besar pada stabilitas energi, kelancaran pasokan pupuk, dan akhirnya ketersediaan pangan di banyak negara. Semuanya butuh respons kebijakan yang lincah dan terukur.

Indonesia sendiri tak tinggal diam. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, salah satu langkah penting yang diambil adalah memperkuat ketahanan energi. Caranya? Dengan mendiversifikasi sumber pasokan dan mengurangi ketergantungan pada satu kawasan tertentu.

“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia perlu memastikan ketahanan nasional melalui kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang,” ujar Airlangga dalam National Seminar on Indonesia OECD Accession & Private Sector Implications, Selasa (21/4/2026).

“Upaya diversifikasi energi, penguatan kapasitas domestik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya lewat keterangan tertulis.

Nyatanya, pemerintah sedang mengembangkan kerja sama pasokan energi dengan sejumlah negara, seperti Nigeria dan Gabon, serta mencari mitra alternatif lainnya. Tujuannya jelas: memastikan keamanan pasokan energi nasional tidak terganggu oleh gejolak di satu wilayah.

Di sisi lain, upaya juga fokus pada hilir. Indonesia mengoptimalkan kerja sama regional untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar olahan, sembari mendongkrak kapasitas produksi dalam negeri. Program mandatori pencampuran biodiesel terus ditingkatkan. Kebijakan ini diharapkan bisa menekan ketergantungan impor dan pada akhirnya memperkokoh ketahanan energi kita.

Belum lagi penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan diversifikasi bauran energi yang ikut membantu menjaga stabilitas harga. Jadi, fluktuasi harga komoditas di pasar global tidak serta-merta langsung terasa dampaknya oleh masyarakat.

Namun begitu, fokus pemerintah tidak hanya pada energi. Sektor pangan dan pupuk juga dapat perhatian serius. Melalui pengendalian harga gas untuk produksi pupuk dan peningkatan kapasitas produksi domestik, Indonesia bahkan mencatat surplus untuk pupuk tertentu dan sudah mulai mengekspornya ke beberapa negara.

“Upaya tersebut merupakan bagian dari pembelajaran dari berbagai krisis global, termasuk pandemi, guna memastikan ketahanan nasional yang lebih kuat,” jelas Airlangga.

Ke depan, targetnya adalah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Konsumsi domestik yang kuat akan tetap menjadi tulang punggung, didukung oleh peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kolaborasi global. Pemerintah juga mendorong sektor ekonomi masa depan berbasis teknologi, seperti ekosistem semikonduktor dan transformasi digital, sebagai pilar pertumbuhan baru.

Nah, salah satu strategi besar untuk mendukung visi itu adalah melalui upaya aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Langkah ini dipandang sebagai percepatan transformasi menuju status negara maju.

Airlangga meyakini, penyelarasan dengan standar OECD akan memperkuat kualitas kebijakan dan regulasi di dalam negeri. “Aksesi OECD merupakan upaya strategis untuk memperkuat kelembagaan dan mewujudkan kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Prosesnya sendiri sudah menunjukkan kemajuan. Setelah penyerahan Memorandum Awal, Indonesia kini masuk fase peninjauan teknis yang cukup intensif. Tahap ini membutuhkan koordinasi kuat antar kementerian, penyusunan respons berbasis bukti, dan kemampuan menerjemahkan standar global menjadi reformasi yang aplikatif di tingkat nasional.

“Ke depan, proses tersebut akan mencakup penilaian yang lebih mendalam terhadap tingkat keselarasan dengan standar OECD, termasuk melalui keterlibatan sektor swasta,” ungkapnya.

Keterlibatan swasta ini memang dianggap krusial. Mengingat cakupan kebijakannya yang luas dan dampaknya yang langsung pada dunia usaha, pemerintah bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk memastikan suara pelaku industri terdengar dalam setiap tahapan.

“Keterlibatan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam menyelaraskan prioritas reformasi, memastikan kebijakan yang dihasilkan bersifat praktis dan implementatif,” tutup Airlangga.

Dalam seminar tersebut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah Britania Raya melalui program Growth Gateway, yang membantu penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas. Turut hadir dalam acara itu antara lain Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Ketua Umum KADIN, serta Kepala Kantor OECD Jakarta.