Wali Kota Makassar Ancam Copot Kepala Sekolah yang Paksa Iuran untuk Acara Perpisahan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, geram. Ia mengeluarkan peringatan keras bagi para kepala sekolah di wilayahnya: hentikan acara perpisahan yang membebani orang tua siswa. "Saya pastikan akan mencopot kepala sekolahnya," ancamnya tegas di Makassar, Selasa (21/4/2026).

Ultimatum itu bukan tanpa alasan. Munafri menyoroti keresahan yang muncul dari para orang tua, yang merasa dipaksa membayar untuk acara penamatan anak-anak mereka. Menurutnya, praktik semacam ini tak bisa dibiarkan.

"Tidak ada pembiaran, sanksi menanti kepala," ujarnya.

Kebijakan ini sebenarnya sudah lama digaungkan. Larangan serupa telah disampaikan tahun lalu dan diperkuat dengan surat edaran resmi dari Dinas Pendidikan setempat. Namun, tampaknya masih ada yang nekat melanggar.

Aturan ini berlaku untuk semua jenjang, mulai dari TK, SD, hingga SMP negeri. Sanksi pencopotan jabatan mengancam kepala sekolah yang ngotot menggelar acara di luar sekolah, apalagi kalau sampai membebani keuangan keluarga murid.

"Kalau sekolah tidak punya anggaran, tidak punya biaya, jangan paksakan. Jangan memberatkan orang tua siswa," tegas Munafri.

Di sisi lain, ia memberi sedikit kelonggaran. Kegiatan perpisahan masih boleh diadakan dengan satu syarat mutlak: seluruh biaya harus ditanggung pihak ketiga, tanpa sedikitpun melibatkan iuran atau urunan dari wali murid.

"Kalau ada yang mau menanggung semua biaya secara gratis, silakan. Tapi kalau ada urunan, apalagi sampai memberatkan dengan alasan terlanjur kumpul, itu tidak boleh," jelasnya.

Larangan ini punya dimensi sosial yang lebih dalam. Munafri menuturkan, kondisi ekonomi masyarakat yang beragam membuat pungutan berkedok perpisahan itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Bisa jadi, ada siswa yang akhirnya merasa minder atau malah terpinggirkan karena keadaan keluarganya.

"Tidak semua orang tua punya kemampuan yang sama. Jangan sampai ada anak yang merasa terbebani hanya karena tidak mampu ikut kegiatan," ucapnya prihatin.

Pesan akhirnya jelas: sekolah harus menjadi ruang yang inklusif, bukan tempat yang justru memperlebar jurang sosial lewat acara-acara seremonial yang mahal.