Mendagri Tito Karnavian: Kekompakan Forkopimda Kunci Selesaikan Masalah Daerah

Muhammad Tito Karnavian punya pesan tegas untuk para kepala daerah. Dalam pertemuan dengan jajaran APEKSI, Menteri Dalam Negeri itu menekankan satu kunci utama: kekompakan Forkopimda. Menurutnya, forum koordinasi di tingkat daerah itu punya peran sentinel. Kalau solid, hampir semua masalah bisa diurai. Sebaliknya, kalau antar-pimpinannya berjalan sendiri-sendiri, ya, berat jadinya.

"Kalau seandainya Forkopimda kompak, hampir semua permasalahan daerah itu selesai," ujar Tito, Senin (20/4/2026).

"Tapi kalau untuk pimpinan Forkopimda-nya enggak kompak, masing-masing, berat."

Ia mendorong agar rapat rutin digelar. Dari situ, persoalan bisa dipetakan entah itu soal ekonomi, keresahan sosial, hingga ancaman bencana. Untuk hal-hal yang lebih kompleks, sinergi dengan TNI dan Polri bisa jadi solusi. Intinya, koordinasi yang intens bukan cuma formalitas. Itu pondasi untuk keharmonisan, biar semua fokus memajukan daerah.

"Nah ini yang saya mohon betul rekan-rekan bisa memahami porsi, posisi sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan Forkopimda," katanya lagi.

Lalu, ada tantangan lain yang tak kalah seru. Dinamika global, kata Tito, dampaknya nyata sampai ke level akar rumput. Gejolak harga pangan dan energi harus diwaspadai betul. Caranya? Jangan lepas tangan. Kepala daerah diminta pegang kendali langsung tim pengendali inflasi daerah.

"Betul-betul jaga ini. Betul-betul jaga tim pengendali inflasi daerah itu, betul-betul pegang, kendalikan langsung," tegasnya.

Kolaborasi dengan BPS bisa dimaksimalkan. Tujuannya sederhana: deteksi dini kenaikan harga pokok dan cegah gejolak sebelum meluas.

Di sisi lain, Tito juga mengingatkan soal program prioritas nasional. Daftarnya panjang; mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi, sampai infrastruktur dan ekonomi desa. Ini peluang, sekaligus tantangan. Anggarannya besar, dan daerah yang tak menangkapnya bisa saja tertinggal.

"Ini program ini rekan-rekan harus tangkap, karena kalau enggak tangkap, rugi," tutupnya.

Pertemuan itu sendiri dihadiri sejumlah tokoh kunci. Antara lain Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah dan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal. Hadir pula para wali kota dari Komisariat Wilayah I APEKSI serta sejumlah pihak terkait lainnya.