Hashim Djojohadikusumo Desak Polri dan Kejagung Tegakkan Hukum Atas Gangguan Ibadah

Hashim Soroti Kasus Intoleransi, Minta Polri dan Kejagung Jaga Ketertiban

Senin, 20 April 2026 - 02:10 WIB

Kasus intoleransi masih saja terjadi. Rasanya hampir tiap hari ada berita soal gangguan terhadap aktivitas ibadah di berbagai daerah. Hal inilah yang kemudian disorot oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.

Dalam sambutannya yang disiarkan lewat kanal YouTube ABPEDNAS, Minggu (19/4), Hashim dengan tegas menyatakan bahwa tindakan semacam itu adalah pelanggaran hukum. Bukan hal sepele, melainkan sebuah tindak pidana.

“Hampir setiap hari kita mendengar kasus intoleransi. Minggu lalu di Tangerang, ada tempat ibadah yang diganggu oleh kelompok tertentu,” ujar Hashim.

Ia tak main-main. Hashim, yang juga dikenal sebagai adik dari Presiden Prabowo Subianto, secara khusus mengingatkan aparat penegak hukum. Sorotannya tertuju pada Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, kedua institusi itu harus benar-benar menegakkan aturan yang ada. Aturan yang melindungi kebebasan dan ketenangan beribadah itu jelas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksinya pun sudah diatur.

“Setiap kali ada ibadah yang diganggu, itu merupakan tindakan pidana,” tegasnya.

Tanpa penegakan hukum yang tegas, kekhawatirannya, kasus-kasus serupa akan terus berulang. Ujung-ujungnya, persatuan bangsa yang bisa jadi korban. Luka sosialnya dalam.

Di sisi lain, Hashim tak hanya berharap pada aparat. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya melalui wadah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), untuk ikut berperan aktif. Peran mereka di tingkat akar rumput dinilai krusial untuk menciptakan ketertiban.

“Saya mohon bantuan seluruh anggota ABPEDNAS untuk membantu pemerintah, Kejaksaan Agung, dan Polri agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga. Ini hal yang sangat penting,” tandasnya.

Pesan yang disampaikan Hashim terasa jelas: menjaga kerukunan bukan hanya tugas negara, tapi tanggung jawab bersama. Dan itu harus dimulai dari tindakan nyata, sekarang juga.