Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah. Ia justru mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk memfokuskan program itu pada anak-anak yang paling membutuhkan. Menurut Eddy, di tengah situasi anggaran yang ketat, ini adalah langkah yang realistis dan masuk akal.
Evaluasi agar bantuan lebih tepat sasaran, kata dia, adalah hal yang krusial. Tujuannya jelas: memastikan siswa yang benar-benar dalam kondisi rentan lah yang mendapat prioritas. Prinsip ini, menurutnya, sejalan dengan semangat yang dipegang teguh Prabowo sejak awal memimpin.
“Sejak awal pemerintahan beliau, Presiden selalu bekerja berdasarkan prinsip 'no one is left behind', khususnya bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan paling membutuhkan,”
tegas Eddy dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).
Di sisi lain, keputusan ini bukan sekadar soal efisiensi anggaran. Bagi Eddy, ini adalah cerminan nyata komitmen terhadap keadilan sosial. Pemerintah dinilai punya sensitivitas terhadap kondisi riil di lapangan.
“Keputusan ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi riil di lapangan. Prioritas kepada daerah yang membutuhkan merupakan bentuk konkret dari kebijakan yang berbasis kebutuhan di daerah-daerah yang rentan gizi maupun kemiskinan,”
ujarnya.
Sebagai Doktor Ilmu Politik UI, Eddy melihat pendekatan berbasis data dan kebutuhan ini punya dampak jangka panjang. Strategi seperti inilah yang diharapkan bisa menekan angka stunting dan pada akhirnya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. “Kami berharap bahwa pemberian MBG ke depannya didasarkan pada keakurasian data,” harapnya.
Namun begitu, apresiasi itu tidak membuatnya tutup mata terhadap masalah. Eddy menyoroti sejumlah keluhan yang ia tangkap langsung saat berkunjung ke beberapa daerah. Masalahnya klasik: kualitas dan porsi makanan yang kerap tak sesuai ketentuan.
“Dalam berbagai kunjungan ke daerah kami mendapatkan masukan tentang SPPG yang belum amanah menjalankan fungsinya dengan mengurangi volume atau kualitas makanan yang sudah menjadi haknya para penerima,”
ungkapnya blak-blakan.
Karena itu, ia punya pesan khusus untuk para pengelola di lapangan. Eddy menitipkan pesan tegas kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar bekerja dengan jujur dan tekun. Jangan sampai ada yang cari jalan pintas untuk keuntungan sesaat.
“Ingat, mengambil hak orang lain itu tidak saja salah tetapi juga menunjukkan rendahnya moral si pelaku. Oleh karenanya saya menghimbau seluruh pengelola SPPG untuk memberikan kualitas dan layanan makanan yang terbaik untuk anak-anak kita,”
tutup politisi PAN ini dengan nada serius.
Artikel Terkait
India Protes ke Iran Usai Kapal Tankernya Ditembak di Selat Hormuz
Anggota DPR Soroti Keamanan dan Transparansi Dana Haji 2026 di Tengah Ketegangan Global
Kementerian PU Selesaikan Penanganan Darurat 27 Fasilitas Sanitasi Pascabencana di Sumatera
Anggota DPRD DKI Desak Penertiban Parkir Liar Kronis di POIN Square