KPK Periksa Lima Pimpinan Travel Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kasus korupsi kuota haji 2023-2024 yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas masih terus digali KPK. Penyidik tak henti-hentinya memanggil dan memeriksa sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, atau yang lebih dikenal sebagai biro travel haji. Mereka ingin tahu sampai ke akar-akarnya.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengakui, penyelidikan ini memang butuh waktu. Alasannya sederhana: praktik di lapangan ternyata sangat beragam.

"Mekanisme jual beli kuota itu, nilainya, caranya, bermacam-macam. Makanya kami perlu mendalami satu per satu, ke setiap PIHK yang terlibat dalam pengolahan kuota haji khusus dari tambahan itu," kata Budi kepada awak media, Kamis lalu.

Di sisi lain, upaya pemulihan aset juga jadi fokus utama. KPK menduga ada keuntungan tidak sah yang diraup oleh biro-biro travel ini. Dan itu, kata mereka, tak lepas dari kemungkinan adanya permainan dengan oknum di Kemenag era itu.

"Kami masih fokus mengoptimalisasi pengembalian aset dari dugaan illegal gain. Keuntungan tak sah itu diterima oleh para PIHK saat mengisi kuota haji khusus," tutur Budi.

Lima Pimpinan Travel Diperiksa

Baru Selasa kemarin, KPK kembali memanggil lima orang pimpinan biro travel. Mereka diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih. Langkah ini bagian dari penyelidikan korupsi kuota haji untuk periode 2023-2024.

Kelima orang itu adalah Fatma Kartika Sari (Direktur Utama PT Gadika Expressindo), Sulistian Mindri (General Manager PT Gaido Azza Darussalam), Merisdel Muslim (Direktur Utama PT Garuda Abadi), Rinnu Hidayati (Direktur PT Manajemen Qolbu Tauhiid), dan Fadli Akbar Sani (Direktur PT Global Wisata Idaman).

Rupanya, ini baru permulaan. Budi sebelumnya sudah menyebut akan ada pemeriksaan maraton. Tim penyidik bahkan berencana mendatangi langsung kantor-kantor PIHK di berbagai daerah.

"Minggu depan penyidik mulai maraton periksa saksi, termasuk para PIHK. Pemeriksaan ada yang di Jakarta, di gedung kami, tapi juga di beberapa daerah lain, menyesuaikan lokasi biro travelnya," jelas Budi pada kesempatan terpisah.

Logikanya, dengan mendatangi langsung, proses pengumpulan keterangan dan bukti diharapkan bisa lebih efektif. KPK pun berharap semua pihak yang dipanggil bisa kooperatif.

"Pemeriksaan di daerah diharapkan bisa berjalan efektif. Soalnya, kan, memang perlu bertemu dan memeriksa pihak-pihak terkait di lokasi mereka," ungkapnya.