Wamen Ribka Haluk: Tata Kelola Puskesmas Papua Jadi Fokus Dampingi Program Cek Kesehatan Gratis

Di Yogyakarta, sebuah workshop tentang tata kelola rumah sakit baru saja berakhir. Acara yang mempertemukan manajemen RSUP Dr. Sardjito dengan rekan-rekan dari RSUD wilayah Jayapura ini mendapat apresiasi langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk. Menurutnya, kerja sama semacam ini jelas berdampak positif, terutama untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Papua.

Nah, upaya ini rupanya sejalan dengan program prioritas pemerintahan baru. Ribka menyebutkan, Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memang menaruh perhatian serius pada sektor kesehatan. Komitmen itu salah satunya diwujudkan lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.

“Salah satu misi daripada Bapak Presiden adalah bagaimana kita melakukan pembangunan di bidang kesehatan yaitu kita mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, CKG,”

ujar Ribka dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2026).

Untuk memastikan program itu berjalan mulus, Mendagri Tito Karnavian punya instruksi khusus. Ribka ditugaskan mengawal pelaksanaannya di kawasan Indonesia Timur. Ia mengaku rutin berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, hingga wali kota agar kebijakan dari pusat benar-benar sampai ke daerah.

Dari pantauannya di lapangan, Ribka melihat ada satu hal yang masih perlu ditingkatkan: tata kelola layanan kesehatan di Tanah Papua. Perhatiannya terutama tertuju pada Puskesmas, yang merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat.

“Bagaimana tugas pemerintah adalah kita memastikan pusat layanan yang paling terdepan di masyarakat, misalnya di tingkat desa di Pustu dan seterusnya ya. Kita harus pastikan bahwa masyarakat di sana (Papua) sudah melakukan pemeriksaan kesehatan gratis,”

tegasnya.

Selain CKG, pemerintah saat ini juga sedang fokus pada percepatan eliminasi tuberkulosis (TB). Ribka menekankan, penanganan TB bukan hanya tanggung jawab Kemenkes semata. Peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat luas sangat dibutuhkan.

“Saya pikir semangatnya adalah bagaimana biasanya kalau di Kementerian Kesehatan penyuluhan-penyuluhan itu mestinya kita tingkatkan,”

tambahnya.

Pada akhirnya, semua upaya ini bermuara pada satu tujuan besar. Layanan kesehatan yang optimal akan mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dan menjadi pondasi penting menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

“Jadi harus menyasar masyarakatnya di 100 tahun [usia negara Indonesia] di 2045 adalah masyarakat yang sehat, masyarakat yang berkualitas dari sisi pendidikan, IPM-nya harus bagus, kemudian pertumbuhan harus bagus,”

tandas Ribka menutup penjelasannya.

Workshop yang digelar Kamis (16/4) itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci. Tampak hadir Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes Ockti Palupi Rahayuningtyas, Direktur Utama RSUP Dr. Sardjito Romaniyanto, beserta seluruh peserta dari Jayapura.