HNW Minta Kemenhaj Fokus pada Haji 2026, Kenaikan Biaya Penerbangan Tak Boleh Dibebankan ke Jemaah

Jakarta - Pemberangkatan kloter pertama haji 2026 tinggal hitungan hari. Di tengah suasana itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) punya pesan tegas untuk Kementerian Haji dan Umrah. Fokuslah dulu pada kesuksesan penyelenggaraan ibadah tahun ini. Jangan sampai konsentrasi buyar karena wacana-wacana lain yang belum mendesak.

“Dalam kondisi seperti saat ini, seluruh energi Kemenhaj dan warga Indonesia harusnya difokuskan pada maksimalisasi kesuksesan penyelenggaraan haji 2026,” tegas politikus FPKS itu.

Pernyataannya ini merujuk pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR bersama Menteri Haji dan Umrah, Selasa lalu. Ada satu poin krusial yang disepakati: tambahan biaya penyelenggaraan haji sebesar Rp 1,7 triliun tak boleh dibebankan ke jemaah. Angka itu muncul karena melonjaknya harga avtur yang berdampak pada biaya penerbangan.

“Alhamdulillah dalam rapat telah disepakati bahwa kenaikan biaya penerbangan haji sebesar Rp 7,9 juta-Rp 8,1 juta per jemaah itu tidak dibebankan kepada calon jemaah,” ujar HNW, Kamis (16/4).

Nah, menurutnya, Kemenhaj sekarang harus buru-buru berkoordinasi dengan kementerian lain. Tujuannya, agar kebijakan itu bisa jalan mulus tapi tetap sesuai aturan. Ini penting banget. Soalnya, haji 2026 adalah penyelenggaraan pertama di bawah Kemenhaj. Ditambah lagi, situasi konflik global bikin segala biaya jadi tak menentu.

Di sisi lain, HNW juga mengingatkan soal pemerataan. Kenaikan biaya penerbangan internasional memang sudah ditanggung negara. Tapi bagaimana dengan tarif domestik? Jemaah dari daerah seperti Maluku dan Papua yang harus terbang ke Makassar, atau dari Bali dan NTT yang ke Surabaya, juga harus dilindungi.

“Alhamdulillah aspirasi ini juga masuk menjadi kesimpulan rapat,” katanya.

Intinya, prioritas Kemenhaj sekarang harus jelas. Pastikan koper jemaah terdistribusi 100 persen sebelum berangkat. Cek lagi akomodasi di Arab Saudi, apakah sudah sesuai kesepakatan dengan DPR. Urus juga pengiriman bumbu nusantara di tengah jadwal penerbangan yang seret. Pokoknya, hal-hal teknis yang langsung berpengaruh ke jemaah.

Makanya, HNW agak menyayangkan munculnya wacana ‘war tiket haji’ yang diramaikan belakangan. Dia menilai istilahnya sendiri sudah kurang tepat. Haji itu ibadah, bukan sekadar ‘war’ atau perlombaan berebut tiket. Wacana seperti ini, selain berpotensi memecah konsentrasi, juga butuh kajian mendalam dan pembahasan resmi dengan DPR. Tidak mungkin diterapkan untuk haji yang akan berangkat akhir bulan ini.

“Sebaiknya ditunda dulu,” sarannya.

Kalau mau bicara solusi mengurangi antrean panjang yang saat ini mencapai 5,6 juta orang dengan rata-rata tunggu 26 tahun HNW punya usul lain. Perjuangkan penambahan kuota haji Indonesia melalui jalur diplomasi. Dengan jumlah muslim lebih dari 248 juta jiwa, kuota idealnya bisa mencapai 248 ribu jemaah berdasarkan rasio 1:1000. Bahkan berpotensi ditingkatkan lagi.

“Dengan diplomasi kuota dan optimalisasi kuota haji dari negara lain yang tidak terserap, antrean haji bisa dipercepat dengan baik,” jelasnya.

Hal lain yang ditegaskannya adalah pentingnya menjaga rasa keadilan. Jutaan calon jemaah yang sudah menunggu lama itu jangan sampai dirugikan. Mereka juga harus dilindungi dari beban biaya yang tak terduga. Apalagi, wacana ‘war tiket’ dikhawatirkan malah membuka kembali praktik percaloan dan monopoli yang selama ini sudah coba diberantas.

“Kita sambut baik segala langkah untuk kemaslahatan dan penyelenggaraan Haji yang lebih baik,” pungkas Hidayat Nur Wahid. “Tapi jangan sampai mengulangi masalah-masalah sebelumnya.”