Mendagri Apresiasi Program Bedah 21.000 Rumah Tak Layak Huni di Papua

Di ruang rapat Kemendagri Jakarta, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tak ragu memberi pujian. Program bedah rumah tak layak huni di Papua yang digagas Kementerian Perumahan, menurutnya, adalah langkah yang tepat. Masalah perumahan di sana memang masih tinggi, dengan banyak warga yang belum punya tempat tinggal yang layak.

“Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa,” ujar Tito, usai rapat persiapan pembangunan rumah di enam provinsi Papua, Rabu (15/4/2026).

“Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 unit di wilayah Papua.”

Dia mengakui, program sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, Kementerian PKP punya program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di Tanah Papua. Menurut Tito, skala sebesar itu mustahil dibiayai APBD sendiri. Bayangkan saja, Papua punya 42 kabupaten dan kota. Kalau 21.000 rumah dibagi rata, tiap daerah harus menanggung sekitar 500 unit. “Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan?” tanyanya retoris.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait,” sambungnya, menegaskan kembali dukungannya.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait membeberkan bahwa programnya tak cuma bedah rumah. Ada juga KUR Perumahan dan rumah subsidi untuk masyarakat Papua. Tak ketinggalan, penanganan kawasan kumuh di beberapa titik seperti Jayapura, Papua Selatan, dan Sorong.

“Jadi programnya itu masif,” tutup Maruarar.

Rapat penting itu juga dihadiri sejumlah pejabat kunci. Di antaranya Wamendagri Ribka Haluk, Kepala BPS Amalia Widyasanti, jajaran Komite Otsus Papua, serta para gubernur dan perwakilan dari bumi Cendrawasih.