Warga Tambora Pasang Spanduk Protes Tumpukan Sampah yang Menggunung di TPS Kalianyar

Warga Kalianyar, Tambora, geram. Di jalan samping Kali Kanal Banjir Barat, tumpukan sampah di tempat penampungan sementara (TPS) dibiarkan menggunung berhari-hari. Tak tahan dengan bau dan kemacetan yang ditimbulkan, mereka akhirnya memasang spanduk protes. Aksi itu langsung menarik perhatian.

"Iya, spanduk itu kami yang pasang," ujar M. Toyib, Ketua RT 12 setempat.

Dia tak menyangkal. Sampah itu, menurutnya, lama sekali tak diangkut dan benar-benar mengganggu. "Bahkan bikin macet, soalnya lokasinya ya di jalan itu," tambahnya.

Rupanya, masalahnya berawal dari Bantargebang. Gangguan di TPST sana berimbas hingga ke Jakarta Barat. Dinas Lingkungan Hidup bahkan sempat mengeluarkan imbauan agar sementara waktu sampah tidak dibuang ke TPS.

"Instruksinya keluar tanggal 8 Maret lalu," jelas Toyib.

Alhasil, di permukiman padat itu, sampah pun menumpuk tak karuan. Keadaan itu terekam kamera warga dan menyebar viral di media sosial. Dalam beberapa video yang beredar sekitar akhir Ramadhan hingga Lebaran, terlihat jelas gunungan sampah memenuhi jalan dari arah Season City menuju Roxy. Pemandangan yang sungguh tidak sedap dipandang.

Untungnya, beberapa hari pasca-Lebaran, tepatnya 24-25 Maret, sampah akhirnya diangkut. "Dua hari diangkut sampai bersih, terus lokasinya langsung disterilkan," kata Toyib.

Lantas, mengapa spanduk protes masih terpasang? Ternyata, persoalannya lebih dalam. Menurut Toyib, ini soal ketiadaan lahan yang layak. Warga terpaksa memakai pinggir jalan sebagai pembuangan, dan tentu saja sebagian besar menolak.

"Warga kami menolak kalau sampah dibuang di situ lagi. Itu kan jalan, bukan tempatnya," tegasnya.

Kondisi ini, katanya, sudah berlangsung lama. Sejak 2016, atau sudah sepuluh tahun. Warga resah. Bau busuknya mengganggu kesehatan. Solusi yang mereka minta sebenarnya jelas: relokasi TPS ke tempat yang lebih layak, misalnya di bantaran kali sekitar wilayah tersebut.

"Kami sudah usulkan, bahkan menyurati dinas terkait. Tinggal butuh kajian dan komitmen dari semua pihak," paparnya.

Ironisnya, warga di sana rutin membayar iuran sampah Rp 10 ribu per bulan. Tapi, dengan fasilitas yang serba terbatas, masalah ini seperti lingkaran setan. Cuma ada dua truk sampah yang harus melayani wilayah sangat luas, mencakup 101 RT.

Di sisi lain, warga sebenarnya siap diajak berubah. Mereka terbuka untuk program pengelolaan sampah yang lebih baik, termasuk pemilahan.

"Kalau ada program pengolahan, kami minta diajarkan. Biar warga bisa memilah dengan benar," harap Toyib.

Harapannya sederhana: ada solusi permanen agar masalah tak berulang. Selama ini, yang mereka dapat hanya janji dan penanganan yang bersifat sementara. Dan kesabaran itu punya batasnya.