Indonesia Re Kembangkan Asuransi Parametrik untuk Percepat Pemulihan Pascabencana

Bencana besar yang kerap melanda negeri ini, ditambah fenomena kekeringan yang dampaknya terasa luas, memberi kita pelajaran berharga. Mitigasi risiko dan kesiapan finansial bukan lagi sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak. Nah, di sinilah asuransi parametrik bisa jadi jawaban.

Pemulihan pascabencana itu mahal. Prosesnya pun seringkali berlarut-larut. Padahal, nyawa dan roda ekonomi masyarakat sangat bergantung pada seberapa cepat pemulihan itu berjalan.

Asuransi sebenarnya instrumen vital untuk mempercepat pemulihan. Ia bisa menjamin berbagai risiko, mulai dari kerusakan aset hingga perlindungan jiwa. Tapi masalahnya, penetrasi asuransi di Indonesia masih rendah. Banyak aset yang sebenarnya rentan, tapi belum terlindungi.

Di sisi lain, rendahnya angka itu justru menunjukkan peluang yang masih terbuka lebar. Bagi negara yang berada di jalur ring of fire seperti Indonesia, asuransi parametrik bisa menjadi produk penting untuk memperluas cakupan proteksi.

Lalu, apa sebenarnya asuransi parametrik itu? Menurut penjelasan Bank Dunia, ini adalah produk asuransi yang membayar klaim berdasarkan parameter atau indeks tertentu yang sudah disepakati di awal polis. Berbeda dengan asuransi tradisional yang membayar berdasarkan penilaian kerugian aktual.

Intinya, klaim dibayarkan berdasarkan ukuran fisik suatu kejadian, bukan estimasi kerugiannya. Begitu parameter terpenuhi misalnya gempa di atas skala tertentu klaim langsung cair. Berapapun nilai kerugiannya.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merinci beberapa parameter yang biasa dipakai. Mulai dari suhu, curah hujan, kecepatan angin, tinggi gelombang, hingga magnitudo gempa bumi.

Ambil contoh sederhana. Dalam polis, bisa disebutkan: gempa di atas 6 SR dapat klaim 75%, gempa di atas 7 SR dapat 100%. Nah, kalau terjadi gempa 7.1 SR, uang pertanggungan langsung dibayarkan penuh. Tanpa perlu proses verifikasi kerugian yang panjang.

Contoh lain ada di sektor pariwisata. Jika hari hujan melebihi batas yang ditetapkan dan mengganggu kunjungan wisatawan, klaim bisa diajukan. Sektor energi juga memanfaatkannya, misalnya untuk pembangkit listrik tenaga angin. Saat kecepatan angin terlalu rendah dan produksi listrik terganggu, asuransi parametrik bisa menanggung kerugiannya.

Laporan World Economic Forum (WEF) pertengahan tahun lalu menyoroti hal ini. Klaim asuransi parametrik bisa dibayar dengan sangat cepat. Begitu data objektif mengonfirmasi parameter terpenuhi, dana langsung cair.

Riset WEF juga menyebut, produk ini mendorong transparansi dalam pengelolaan risiko. Yang pada akhirnya mendukung ketahanan, terutama bagi kelompok masyarakat paling rentan saat bencana menerpa.

Makin Banyak Dibicarakan

Konsep ini kian mencuri perhatian. Krisis iklim membuat bencana makin sering dan makin ganas. Kerugian ekonomi pun membengkak. Parahnya, banyak dari kerugian itu tidak diasuransikan alias uninsured loss.

WEF mencatat angka yang mencengangkan: sekitar 83% kerugian ekonomi global akibat banjir ternyata tidak punya proteksi asuransi. Pemerintah daerah pun sering kebingungan, menanggung kerugian besar sambil menunggu bantuan pusat yang prosesnya lama. Inilah yang disebut protection gap celah antara kerugian ekonomi total dengan yang ditanggung asuransi.

Nah, asuransi parametrik hadir untuk mempersempit celah itu. Tujuannya agar kerugian tidak berlarut dan pemulihan bisa segera dimulai. Ia juga dinilai sebagai instrumen kunci untuk membangun ketahanan ekonomi menghadapi krisis iklim.

Keunggulan lainnya, klaim dari asuransi parametrik bisa digunakan secara fleksibel. Untuk rekonstruksi infrastruktur, bantuan darurat, atau pemulihan ekonomi, tanpa perlu bukti kerugian yang rumit. Karena bergantung pada data objektif, sengketa klaim pun lebih minim. Korban bisa fokus pada pemulihan.

Tapi tentu ada kelemahannya. Masalah utamanya adalah apa yang disebut basis risk. Kerugian nyata bisa berbeda jauh dengan nilai pembayaran klaim.

Bisa saja parameternya tercapai, tapi kerugian di lapangan kecil. Sebaliknya, kerugiannya besar banget, tapi parameter tak terpenuhi. WEF memberi contoh: asuransi pertanian baru cair kalau curah hujan di bawah 50 mm. Padahal, petani sudah merugi meski hujan turun 55 mm.

Risiko keberlanjutan juga mengintai. Frekuensi klaim yang tinggi bisa memberi tekanan pada produk ini. WEF menilai, dalam kondisi tertentu, keberlangsungannya bisa terancam.

Bagaimana Penerapannya di Indonesia?

Di dalam negeri, salah satu pelopor produk parametrik adalah PT Reasuransi Indonesia Utama (Indonesia Re). BUMN reasuransi ini bekerja sama dengan pemerintah merancang asuransi parametrik bencana skala nasional, melibatkan konsorsium asuransi dan reasuransi.

Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, bilang skema ini makin relevan di tengah ketidakpastian iklim. Manfaatnya cepat, terukur, dan berbasis data objektif.

"Perubahan iklim telah memaksa kita untuk berpikir ulang soal pendekatan perlindungan risiko. Tidak cukup hanya menyiapkan mitigasi teknis, tapi juga perlu memastikan ada dukungan finansial yang tangguh saat bencana benar-benar terjadi," ujar Delil.

Menurutnya, produk ini sudah mulai diadopsi pelaku reasuransi nasional sebagai bagian dari upaya memperluas proteksi, khususnya di sektor-sektor rentan.

Kepala Departemen Riset Indonesia Re, Fiza Wiraatmaja, punya pandangan lain. Ia melihat asuransi parametrik bisa menjadi instrumen transfer risiko secara makro, yang mengurangi beban fiskal negara saat menangani bencana. Selama ini APBN sering terbebani biaya darurat yang besar, hingga program pembangunan lain tertunda.

Ia menekankan perlunya perubahan paradigma: dari pendanaan post-event menjadi pre-event financing. Siap sedia sebelum bencana datang.

Keberhasilan skema ini, kata Fiza, bergantung pada tiga hal. Pertama, desain produk harus berbasis data akurat dan didukung model bencana yang tepat. Parameter harus benar-benar mencerminkan risiko di lapangan. Untuk itu, kesiapan teknologi dan digitalisasi mutlak diperlukan.

Kedua, perlu struktur pendanaan berlapis lewat kolaborasi industri asuransi, reasuransi, dan pemerintah. Tujuannya agar kapasitas dana cukup kuat menahan potensi kerugian besar.

Ketiga, keterlibatan banyak pihak swasta, masyarakat, hingga lembaga internasional untuk menjamin keberlangsungan dan perluasan dampak perlindungan.

Fiza juga menambahkan, tata kelola BUMN yang kuat bisa jadi nilai tambah dalam pengembangan produk ini. Kekuatan permodalan, tentu saja, aspek penting. Per Februari 2026, ekuitas Indonesia Re tercatat Rp13,03 triliun dengan tingkat solvabilitas 130,63%, di atas ketentuan OJK.

Memperkuat Pijakan

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengungkapkan, pembahasan pembentukan konsorsium asuransi parametrik masih berlangsung. AAUI aktif berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Pembicaraannya tak cuma soal kelembagaan, tapi juga aturan turunan yang jadi landasan operasional produk, khususnya untuk risiko bencana alam.

Dari sisi industri, AAUI melalui Indonesia Re dan Maipark sedang menyiapkan desain produk yang pas. Kebutuhan utamanya adalah skema pembiayaan darurat bencana.

Opsi yang sedang dikaji antara lain membentuk konsorsium baru khusus parametrik. Tapi, memanfaatkan konsorsium yang sudah ada seperti Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) juga mungkin dilakukan. Secara kelembagaan, mereka sudah punya pengalaman mengelola risiko berskala nasional.

"Harapannya, dalam kuartal II/2026 sudah mulai terdapat kejelasan mengenai aturan turunan, serta kebutuhan implementasi teknis, sehingga skema asuransi parametrik ini dapat dilaksanakan secara lebih konkret dan operasional oleh industri," kata Budi.

Pengamat asuransi Wahju Rohmanti melihat tantangan lain. Menurutnya, tahap awal desain produk ini memang tricky, terutama dalam menentukan parameter pertanggungan. Diperlukan dukungan ahli di setiap bidang untuk memastikan keakuratannya.

Produk untuk kebencanaan gunung api butuh vulkanolog. Produk lain pun demikian, butuh pendampingan ahli spesifik.

Wahju juga mengingatkan, perusahaan asuransi harus membentuk pencadangan dana atau hedge fund saat mengembangkan produk ini. Meski frekuensi bencana mungkin tidak sesering risiko lain, tapi potensi klaimnya bisa sangat besar, bahkan tak terhingga.

"Kalau sudah bicara bencana, walau coverage ratio-nya sudah dibatasi dengan parameter-parameter tadi, kan, infinity cakupan bencananya, sehingga bisa besar sekali [klaimnya], sampai tak terhingga. Sehingga saya rasa perlu juga asuransi bikin pencadangan dana atau hedging," pungkas Wahju.