Anggota DPR PKS Diperiksa MKD Soal Pernyataan Dugaan Narkoba di Madura

Ruangan Mahkamah Kehormatan Dewan di Senayan tampak tenang siang itu, sebelum kehadirannya. Habib Aboe Bakar Alhabsyi, anggota Komisi III DPR dari PKS, memenuhi panggilan MKD pada Selasa (14/4/2026). Panggilan itu terkait pernyataannya yang menggegerkan soal narkoba di Madura.

Ia tiba tepat pukul 12.11 WIB. Tampil dengan setelan jas hitam dan peci yang serasi, politikus itu langsung menyapa dengan ramah.

"Assalamualaikum," ucap Habib Aboe.

Ia mengaku hadir semata untuk memenuhi undangan. "Insyallah lancar semua ya," harapnya mengenai proses klarifikasi yang akan dijalaninya. Ia berharap penjelasannya bisa diterima dengan baik.

Asal Muasal Kontroversi

Segalanya berawal dari sebuah rapat kerja dengan Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, pada Selasa pekan sebelumnya. Dalam forum itu, Habib Aboe memang awalnya bicara soal sinergi. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Polri, dan pemda adalah kunci. Tanpa itu, upaya pemberantasan narkoba hanya akan jalan di tempat.

Tapi kemudian, pembahasannya merembet ke sebuah contoh yang mengejutkan: Madura.

"Contoh, Madura. Saya itu kaget, Pak," katanya saat rapat.

Suaranya terdengar prihatin. Ia menyebut ada dugaan keterlibatan ulama dan pesantren dalam bisnis haram tersebut. "Ulama sudah mulai ikut terlibat juga dengan narkotika, coba cek benar tidak? Pesantren-pesantren itu juga, Pak."

Motifnya, menurut pengamatannya, jelas soal uang. "Ini ada apa? Ternyata ada cuan di situ, Pak. Ada cuan di situ, cuan-nya banyak, bukan dikit," tegasnya.

Kekhawatirannya tidak berhenti di sana. Habib Aboe merasa permainan ini kemungkinan melibatkan pihak-pihak yang punya kekuatan, meski ia berusaha tidak menuduh sembarangan. "Saya khawatir yang bermain ya yang punya posisi-posisi, Pak. Karena ini, atau pebisnis-pebisnis besar," tuturnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar fokus penegakan hukum diperlebar. Daerah perbatasan dan pesisir, yang sering jadi jalur masuk barang haram, harus mendapat perhatian serius. "Saya nggak sebutkan lah di mana-dimananya. Itu pasti menjadi pusat perjalanan barang-barang tersebut, ya," pungkasnya.

Pernyataan itulah yang akhirnya membawanya ke hadapan MKD untuk dimintai klarifikasi. Sekarang, tinggal menunggu bagaimana dewan menilai penjelasannya.