PLN Rencana Pensiunkan 2.139 Mesin Diesel, Beralih ke Energi Terbarukan

Pantau - Rencana besar sedang disiapkan PT PLN (Persero). Perusahaan listrik negara itu berencana memensiunkan ribuan mesin diesel yang selama ini jadi tulang punggung di banyak daerah. Tepatnya, 2.139 mesin di 741 lokasi PLTD akan dieliminasi. Penggantinya? Pembangkit yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan.

Rencana ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (13/4/2026). Langkah ini bukan tanpa alasan. Menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, ini adalah bagian dari strategi jitu untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Di sisi lain, biaya energi yang membebani juga bisa ditekan.

"PLN juga sudah merencanakan mengurangi konsumsi BBM di sektor ketenagalistrikan pada 741 lokasi PLTD dengan total ada sekitar 2.139 mesin diesel," ungkap Darmawan.

Ia menilai ketergantungan pada solar untuk PLTD itu mahal. Terlalu mahal. Makanya, pengurangan harus segera dilakukan.

"Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi dalam jangka waktu yang pendek, menengah," tegasnya.

Manfaatnya ganda. Selain soal biaya, langkah ini juga mengubah pola energi. Dari yang semula bergantung pada impor dan 'kotor', beralih ke energi bersih yang sumbernya ada di dalam negeri.

Lalu, Apa Penggantinya?

Jawabannya beragam. PLN punya sejumlah opsi. Salah satu yang utama adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Konsepnya sederhana: memanfaatkan aliran air seperti sungai untuk menggerakkan turbin. Skalanya kecil, cocok untuk daerah-daerah terpencil.

Tapi bagaimana kalau di suatu lokasi tidak ada potensi air yang memadai? Darmawan sudah punya cadangan.

"Kalau tidak ada (mikrohidro) maka kami merancang dan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan baterai energy storage system (BESS)," jelasnya.

Jadi, skenarionya jelas. Mikrohidro jadi pilihan pertama, panel surya plus baterai sebagai alternatif.

Rencana percepatan konversi PLTD ini sendiri bukan hal baru. Isu ini sudah mengemuka di tingkat pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto disebutkan telah mengarahkan percepatan konversi ke PLTS, terutama menimbang harga minyak dunia yang kerap tak menentu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan hal itu. Arahan presiden, katanya, diberikan dalam sebuah rapat terbatas di Istana pada Kamis, 19 Maret lalu.

"Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," kata Airlangga.

Pelaksananya pun ditunjuk. Badan Pengelola Investasi Danantara lah yang akan mengurus persoalan teknis dan pendanaan terkait konversi besar-besaran ini. Tugasnya tidak ringan, tapi langkahnya sudah mulai terlihat.