Menteri HAM Bantah Klaim Demokrasi Memburuk di Era Prabowo

Di sisi lain, coba bandingkan dengan kondisi sekarang. Dulu, Istana terkesan tertutup. Sekarang, lewat dialog meja bundar, publik bisa lebih leluasa berinteraksi. Dulu, ada momen di mana tayangan diskusi seperti ILC tiba-tiba lenyap dari udara. Itu kan bentuk pengendalian pemberitaan yang nyata.

Yang paling kentara mungkin soal pemilu. Sistem sebelumnya kerap diwarnai isu penyimpangan. Sementara Pilkada 2024, di bawah pemerintahan ini, berjalan cukup lancar. Buktinya, partai penguasa seperti Gerindra justru kalah di banyak daerah. Itu kan indikasi kompetisi yang sehat.

Jadi, naik turunnya demokrasi itu sederhana: apakah kebijakan membuka atau malah menutup keran kebebasan?

Sebagai Menteri HAM, saya tegaskan: dalam satu setengah tahun kepemimpinan Pak Prabowo, tidak ada satu pun undang-undang atau kebijakan baru yang justru menyempitkan ruang demokrasi. Justru sebaliknya, kami berusaha mempertahankan dan memperbaiki ruang yang ada agar Indonesia bergerak menuju surplus kebebasan.

Apa yang kami lakukan? Fokusnya membuka sumbatan-sumbatan lama. Kami mendorong evaluasi kebijakan yang menghambat, mengupayakan RUU Kebebasan Beragama, merevisi UU HAM, dan berusaha mencabut SE Kapolri tentang ujaran kebencian itu.

Dengan fakta-fakta ini, argumen Mujani sebenarnya sudah terjawab. Saya menilai pengamatannya mengabaikan ilmu pengetahuan, dan mungkin lebih didorong oleh sentimen pribadi. Ilmu yang orisinal tak akan pernah kalah oleh analisis yang artifisial.

Natalius Pigai
Menteri HAM RI