Sekda Pekalongan Kembali Diperiksa KPK, Kasus Bupati Fadia Arafiq Masih Berdenyut

Ruangan di Satreskrim Polres Pekalongan Kota kembali ramai, Kamis (9/4/2026) lalu. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, sekali lagi memenuhi panggilan penyidik KPK. Ini bukan pemeriksaan pertama baginya. Sejak kasus yang menjerat Bupati nonaktif Fadia Arafiq bergulir, puluhan pejabat Pemkab Pekalongan sudah merasakan dinginnya ruang pemeriksaan.

Keluar dari ruangan, Yulian Akbar terlihat tenang. Ia mengaku pertanyaan yang diterimanya masih seputar hal yang sama.

"Materi pertanyaan masih sama dengan sebelumnya, seputar persoalan outsourcing. Pertanyaan yang diajukan tidak terlalu banyak,"

ujarnya singkat. Meski begitu, ia memilih tutup mulut soal detailnya. "Saya menghormati proses hukum yang sedang berjalan," tambahnya, menutup kemungkinan untuk berkomentar lebih jauh.

Gelombang pemeriksaan ternyata tak hanya menyapu Sekda. Beberapa pejabat perangkat daerah (OPD) lain juga turut dipanggil. Salah satunya adalah Imam Prasetyo, Direktur RSUD Kajen. Bagi Imam, ini pengalaman yang sama sekali baru.

"Ini baru pertama kali diperiksa. Pemeriksaannya bersama beberapa pejabat lain terkait penerimaan tenaga outsourcing,"

katanya. Nadanya terdengar datar, mencerminkan situasi yang serba tak pasti bagi banyak orang di lingkaran kekuasaan Pekalongan saat ini.

Semua ini berawal dari sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal Maret 2026 silam. Fadia Arafiq, sang bupati, menjadi sasaran utama. KPK menduga ada yang tak beres dalam pengelolaan uang daerah, terutama untuk pengadaan barang dan jasa serta rekrutmen tenaga kerja. Rentang waktunya cukup panjang, dari 2021 hingga tahun ini.

Kenapa pemeriksaan dilakukan di Mapolres? Ternyata, itu strategi. Dengan basis di sana, koordinasi antar tim penyidik dianggap lebih mudah. Pengumpulan alat bukti pun diharapkan bisa lebih cepat dan lengkap. Tujuannya jelas: mengurai benang kusut korupsi ini sampai ke akarnya, mencari tahu siapa lagi yang terlibat di balik Fadia Arafiq.

Kini, fokus penyidik semakin tajam. Mereka menelusuri dua hal utama: kemana saja aliran dana itu mengalir, dan prosedur mana yang sengaja dilangkahi. Dari dinas ke dinas, proyek demi proyek, semua diteliti untuk memperkuat berkas perkara mantan bupati tersebut. Denyut kasus ini masih kuat, dan ruang pemeriksaan di Pekalongan Kota mungkin masih akan sering didatangi.