Apindo Desak Pemerintah Beri Stimulus Terarah untuk Industri Padat Karya Antisipasi Dampak Perang

Jakarta masih berdenyut seperti biasa, namun di balik hiruk-pikuk ibukota, para pelaku usaha sudah mulai memikirkan langkah antisipasi. Guncangan dari perang di Timur Tengah, meski jauh secara geografis, berpotensi mengirim gelombang kejut ke perekonomian domestik. Menanggapi hal ini, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) punya saran konkret untuk pemerintah.

Intinya, mereka minta stimulus. Tapi bukan sembarang stimulus. Menurut Apindo, bantuan harus diarahkan secara spesifik ke sektor-sektor padat karya. Tujuannya jelas: menahan dampak disrupsi global yang mungkin berkepanjangan.

“Memperkuat konsumsi domestik serta memberikan stimulus yang terarah bagi industri padat karya,”

Demikian penjelasan Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, saat berbincang dengan media pada Jumat (3/4/2026). Dia melihat pemerintah perlu bertindak cepat dengan langkah strategis, dibagi dalam skala waktu pendek, menengah, dan panjang.

Nah, untuk jangka pendek, ada empat fokus yang diajukan. Selain stimulus tadi, yang utama adalah menjaga stabilitas makro. Caranya? Dengan mengendalikan harga energi, nilai tukar, dan memastikan logistik rantai pasok tetap lancar. Lalu, membatasi tekanan global lewat kebijakan yang adaptif, disertai komunikasi yang jelas ke dunia usaha. Poin terakhir adalah menjaga daya saing bisnis. Ini bisa dilakukan lewat dukungan likuiditas, menekan biaya tinggi di ekonomi, deregulasi, dan menghilangkan sumbatan-sumbatan dalam berusaha.

Kalau untuk jangka menengah dan panjang, ada empat hal lain yang dinilai penting secara struktural. Pertama, soal ketahanan energi. Percepatan penguatan energi alternatif jadi kunci. Kedua, penyesuaian bauran energi, tentu saja dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur yang ada.

Di sisi lain, ketergantungan pada bahan baku impor juga harus dipangkas. Itu sebabnya poin ketiga adalah penguatan sektor hulu dalam negeri. Dan keempat, reformasi subsidi energi. Ini harus dilakukan bertahap dan hati-hati, sambil tetap menjaga daya beli masyarakat serta biaya logistik para pengusaha.

Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah? Pihak koordinator perekonomian mengakui eskalasi geopolitik bisa memicu volatilitas di harga energi dan pasar keuangan global. Namun begitu, mereka meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

“Namun fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan dukungan konsumsi domestik, hilirisasi industri, serta investasi,”

kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, di hari yang sama.

Meski optimis, kewaspadaan tetap dijaga. Pemerintah mengaku terus memantau risiko eksternal dari perang AS-Israel dan Iran, terutama dampaknya pada tekanan fiskal dan inflasi di dalam negeri. Berbagai skenario sudah disiapkan, salah satunya lewat pengelolaan APBN yang fleksibel.

Dari sisi fiskal, prinsip kehati-hatian jadi pedoman. Ada rencana efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai Rp130,2 triliun. Tapi Haryo menegaskan, langkah ini bukan berarti memotong belanja prioritas.

“Langkah efisiensi anggaran sampai dengan Rp130,2 triliun merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengurangi belanja prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan dan perlindungan masyarakat,” tuturnya.

Jadi, situasinya seperti ini: dunia usaha mengajukan resep antisipasi, sementara pemerintah mencoba meyakinkan bahwa fondasi ekonomi kita cukup tangguh untuk menghadapi badai dari luar. Langkah-langkah penghematan dan efisiensi digulirkan, dengan janji bahwa program-program penting tetap aman. Waktulah yang akan membuktikan, apakah langkah-langkah ini cukup untuk melindungi perekonomian dari guncangan yang datangnya dari jauh itu.