Jawa Tengah Pimpin Realisasi KUR Perumahan, Tembus Rp2,3 Triliun

Jawa Tengah ternyata jadi juara dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk perumahan periode awal tahun ini. Data terbaru dari Kementerian PKP, yang dihimpun per 1 April 2026, menunjukkan realisasinya tembus Rp2,3 triliun. Angka itu menempatkan Jateng di puncak. Kalau dirinci, kabupaten seperti Brebes menyumbang Rp131,5 miliar, disusul Banyumas dengan Rp117,4 miliar, dan Sragen di angka Rp115,6 miliar. Cukup impresif, bukan?

Pencapaian ini langsung dapat apresiasi. Dalam sebuah pertemuan dengan Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Menteri Maruarar Sirait tak menyembunyikan rasa bangganya.

"Kita harus belajar sama Jateng dan Gubernurnya. Kredit Perumahan ini program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya senang sekali Jateng nomor 1," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/4).

Nah, prestasi mereka nggak cuma di KUR. Di sisi lain, untuk program rumah bersubsidi FLPP, Jawa Tengah juga nangkring di posisi kedua secara nasional. Tahun lalu saja, realisasinya mencapai 24.470 unit. Maruarar bahkan punya target yang lebih ambisius untuk tahun ini.

"Kalau boleh, tahun ini jadi 40 ribu unit. Sudah disiapkan dan sudah koordinasi dengan Menteri ATR/BPN, katanya Jateng juga tertinggi untuk pendataan lahan yang dapat dijadikan permukiman," jelasnya.

Pertemuan itu sendiri membahas banyak hal. Selain FLPP, dibicarakan juga akselerasi program lain di 2026. Mulai dari bantuan bedah rumah, pembangunan rusun, penataan kawasan kumuh, sampai yang menarik: pemberdayaan UMKM genteng.

"Sentra genteng di Jateng ada Kebumen dan Jepara, ini akan kita manfaatkan," papar Maruarar. Menurutnya, dengan memanfaatkan produk lokal, UMKM setempat bisa ikut maju.

Sementara itu, dari pihak Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memberikan gambaran soal penanganan backlog perumahan. Di tahun 2025, sekitar 274.514 unit berhasil ditangani. Angka itu menurunkan sisa backlog sekitar 20%, menjadi 1,058 juta unit. Upaya penanganannya sendiri bersumber dari mana-mana: APBD, Baznas, CSR perusahaan, hingga swadaya masyarakat.

Luthfi juga menyampaikan sejumlah usulan untuk tahun ini.

"Hari ini kami usulkan terkait BSPS 2026. Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh kita usulkan di Batang, Banyumas, Jepara, dan mungkin di Kota Semarang. Rumah susun juga ada kami usulkan," katanya.

Jadi, terlihat upaya yang cukup komprehensif. Dari kredit, subsidi, hingga pemberdayaan UMKM, semua digarap. Targetnya jelas: menggerakkan ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat.