Gus Ipul Tegaskan Layanan Publik Tak Boleh Turun Meski Ada Kebijakan Efisiensi

Di ruang rapat utama Kementerian Sosial, Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan pesan tegas. Intinya, apapun perubahan yang terjadi, kualitas layanan untuk masyarakat tidak boleh turun. Titik. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan seluruh jajaran pimpinan eselon I dan II, para kepala biro, sentra, dan balai dari seluruh Indonesia, plus staf khusus serta tenaga ahli menteri.

Rapat dinas ini digelar bukan tanpa sebab. Ia adalah tindak lanjut langsung dari kebijakan pemerintah soal transformasi budaya kerja dan efisiensi energi. Inti kebijakannya sederhana: kerja dari mana saja di hari Jumat dan penghematan energi di lingkungan kantor.

"Negara sedang bertransformasi, menuju produktivitas yang efisien," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, semangat efisiensi ini harus dimulai dari dalam. Dari pola kerja sehari-hari, pemakaian listrik dan air, sampai urusan perjalanan dinas dan kedisiplinan aparatur. Tapi ada satu hal yang ia garisbawahi: jangan sampai efisiensi diartikan sebagai alasan untuk mengendurkan komitmen melayani.

"Prinsip kita adalah Kemensos hemat, layanan tetap hebat. Jangan ada layanan yang libur ketika WFH," tegasnya.

Ia lalu merinci. Semua program prioritas, mulai dari bansos, rehabilitasi sosial, tanggap bencana, operasional Sekolah Rakyat, hingga layanan aduan masyarakat, harus tetap jalan optimal. Karena itu, unit-unit kerja yang bersentuhan langsung dengan publik diminta untuk menata ulang pola kerjanya. Layanan jangan sampai terhenti.

Gus Ipul meminta para pimpinan unit segera mendesain ulang aktivitas kerja. Pilah-pilah, mana yang bisa dialihkan ke digital, mana yang memang harus tetap dilakukan dengan tatap muka.

Soal hari Jumat, ia punya penekanan khusus. Hari itu harus jadi "Jumat Produktif Digital". Momen untuk menyelesaikan laporan, evaluasi, rapat daring, konsolidasi administrasi, dan menindaklanjuti pekerjaan mingguan. Di sisi lain, ia juga menyoroti hal-hal yang lebih teknis. Perjalanan dinas harus dipangkas. Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hanya untuk keperluan yang benar-benar penting. Lalu, ada pengendalian yang lebih disiplin untuk pemakaian AC, listrik, air, dan perangkat elektronik di kantor.

Namun begitu, Gus Ipul mengingatkan bahwa efisiensi bukan cuma slogan. Ia harus terukur. Setiap unit kerja diminta menyusun langkah penghematan yang konkret, lengkap dengan indikator, target, dan cara evaluasinya.

Sementara itu, dari sisi pengawasan, Sekretaris Jenderal Robben Rico mengungkapkan sedang disiapkan mekanisme yang lebih ketat. Tujuannya jelas: mencegah kerja dari rumah disalahartikan sebagai kesempatan untuk memanjangkan akhir pekan.

"Supaya nanti saat evaluasi kita bisa menunjukkan hasil. Tidak hanya kualitatif, tetapi kuantitatifnya juga bisa ditampilkan dengan cukup baik," pungkas Robben.

Ia menegaskan, sistem absensi akan dilengkapi dengan penanda lokasi. Bahkan, bakal ada "check point" tambahan di tengah hari untuk memastikan pegawai betul-betul bekerja dari tempat yang sudah disepakati. Langkah ini dianggap krusial agar transformasi budaya kerja di Kemensos bisa dipertanggungjawabkan dan menunjukkan penghematan yang nyata.

Rapat yang juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono ini pada akhirnya ingin menegaskan satu hal. Kementerian Sosial mendukung penuh transformasi budaya kerja nasional. Efisiensi energi dan reformasi birokrasi akan dijalankan. Tapi, di atas segalanya, pelayanan kepada masyarakat tetaplah yang utama.