Eskalasi Konflik Timur Tengah Picu Kekhawatiran Perlombaan Nuklir di Kawasan

Ancaman nuklir di Timur Tengah kian nyata. Konflik yang berkecamuk sejak akhir Februari, dengan serangan AS dan Israel ke Iran, telah menyentuh fasilitas nuklir di kedua belah pihak. Situasinya makin panas.

Presiden AS Donald Trump berdalih perang itu untuk menghalangi Iran memiliki bom nuklir. Tapi, banyak ahli justru khawatir. Langkah ini bisa jadi bumerang.

Selama ini, senjata nuklir dianggap sebagai tameng. Prinsipnya sederhana: punya senjata pamungkas itu, negara lain akan berpikir ulang untuk menyerang. Risikonya terlalu mengerikan.

Lihat saja Korea Utara. Rezimnya dianggap kebal karena punya rudal nuklir. Di sisi lain, Ukraina jadi contoh pilu. Tahun 1994, mereka sepakat menyerahkan gudang nuklir terbesar ketiga di dunia. Imbalannya? Jaminan keamanan dari Rusia, AS, dan Inggris. Sekarang, banyak yang bertanya-tanya. Andai saja senjata itu masih ada, mungkin invasi Rusia takkan pernah terjadi.

Punya Kemampuan, Tapi Belum Jadi Bom

Iran sendiri selama ini berada di zona abu-abu yang disebut "latensi senjata nuklir". Artinya, secara teknis mereka mampu membuat bom, tapi belum benar-benar merakitnya.

Rupal Mehta, seorang profesor ilmu politik di AS, menulis komentar untuk London School of Economics awal Maret lalu. Ia menggambarkan dilema Teheran.

"Selama bertahun-tahun, Iran mempertahankan ambiguitas strategis, tetap berada sedikit di bawah ambang batas pembuatan bom untuk menghindari serangan yang justru sekarang terjadi. Kepemimpinan baru Teheran menghadapi perhitungan yang suram: upaya mengejar senjata nuklir memang berbahaya, tetapi memiliki bom yang belum selesai justru menjadi kesalahan fatal."

Baru pekan ini, politisi Iran mengancam akan keluar dari perjanjian non-proliferasi (NPT) yang sudah berusia puluhan tahun. Perjanjian itu ditandatangani 191 negara, termasuk Iran sendiri.

Perang ini mengubah peta keamanan regional. Dan perubahan itu bisa mendorong negara-negara lain untuk ikut-ikutan mempertimbangkan opsi nuklir.

"Ada sejumlah faktor yang akan mendorong negara-negara Teluk mendekati senjata nuklir," kata Kelsey Davenport dari Arms Control Association di Washington.

Negara-negara Teluk terjepit. Di satu sisi ada ambisi Iran dan Israel, di sisi lain mereka mulai meragukan jaminan keamanan dari Amerika Serikat.

"Meski begitu, kecil kemungkinan negara-negara tersebut akan langsung berlomba membuat bom. Hambatan teknis dan politiknya sangat besar," lanjut Davenport.

Para pemimpin di sana kemungkinan besar akan menunggu dulu. Mereka ingin melihat bagaimana konflik berakhir dan seperti apa rezim Iran nantinya. "Namun jelas, konflik ini akan mendorong pemikiran tentang perlunya senjata nuklir demi keamanan."

Lalu, Siapa Saja yang Berminat?

Arab Saudi sudah mulai melangkah. Tahun lalu, mereka mengambil langkah awal menuju latensi nuklir. Putra Mahkota Mohammed bin Salman pernah bilang, jika Iran punya bom, Saudi juga harus punya. Usai kunjungannya ke AS November lalu, kabarnya ia membawa pulang draf kesepakatan yang membuka peluang pengayaan uranium.

Tapi, kata Nour Eid, peneliti independen yang berbasis di Paris, kesepakatan semacam itu harus dapat lampu hijau dari Kongres AS dulu.

Hampir semua perjanjian kerja sama nuklir AS dengan negara lain sekitar 155 negara mensyaratkan "protokol tambahan" dengan IAEA untuk pengawasan ketat. Namun, perjanjian dengan Saudi kemungkinan hanya akan memakai kesepakatan pengamanan bilateral yang lebih longgar.

"Ini menyimpang dari semua preseden," ujar Robert Kelley, mantan direktur IAEA, kepada Bloomberg. "Gagasan bahwa pemerintah siap memberi Saudi kemampuan yang sama dengan yang menjadi alasan pengeboman Iran terlihat hipokrit."

Meski begitu, menurut Eid, Saudi masih butuh waktu lama, mungkin 10 sampai 20 tahun, untuk mengembangkan energi nuklir, apalagi senjata. Kendala seperti kurangnya tenaga ahli juga masih besar. Untuk saat ini, proyek nuklir Saudi lebih dilihat sebagai sumber energi.

Uni Emirat Arab sudah lebih dulu punya pembangkit listrik tenaga nuklir di Barakah. Mereka sepakat tidak mengolah uranium saat tandatangan perjanjian dengan AS tahun 2009.

Bagi UEA, program ini soal prestise sebagai negara Arab pertama yang punya energi nuklir, bukan ambisi militer. "Namun, ada klausul lisan dalam kesepakatan tersebut yang pada intinya membuka ruang bagi UEA untuk menegosiasikan ulang jika negara tetangga mendapat kesepakatan yang lebih longgar," jelas Eid.

Persaingan global juga berpengaruh. Kelonggaran untuk Saudi mungkin juga didorong persaingan AS dengan China dan Rusia di pasar teknologi nuklir. Dua negara itu dikenal punya syarat dan skema pembiayaan yang lebih menarik.

Selain Saudi dan UEA, negara seperti Mesir dan Turki juga punya potensi. Mesir sedang membangun reaktor dengan bantuan Rusia. Tapi kondisi keuangannya yang sulit membuat ambisi senjata nuklir kecil kemungkinannya.

Turki juga mengembangkan program energi nuklir, bekerja sama dengan Rusia dan mungkin China. "Namun, saya tidak melihat alasan mereka mengambil risiko berhadapan dengan komunitas internasional hanya untuk memperoleh senjata nuklir," kata Eid. Industri pertahanan Turki sendiri sedang naik daun. Dan sebagai anggota NATO, mereka masih berada di bawah payung pertahanan aliansi tersebut.

Lantas, Bagaimana Mencegah Penyebaran?

Kelsey Davenport menekankan pentingnya melihat peta besar. "Bukan kepentingan China atau Rusia untuk membiarkan rezim non-proliferasi runtuh sepenuhnya," katanya. "Jika dilihat lebih luas, negara yang paling berpotensi mengembangkan senjata justru berada di sekitar China, seperti Korea Selatan dan Jepang."

Meski bisa menawarkan teknologi dengan aturan lebih longgar, Rusia dan China dinilai tak akan secara terang-terangan membantu negara lain membuat bom nuklir.

Yang lebih mungkin, negara-negara Teluk akan memainkan kartu dengan memanfaatkan perbedaan posisi antara Blok Barat dan Blok Timur. Tujuannya, untuk meminimalkan konsekuensi jika mereka mendekati ambang batas.

Jalan satu-satunya untuk mencegah penyebaran lebih luas adalah dialog regional. Davenport mengakui, membangun dialog keamanan pascakonflik bukan hal mudah. Tapi itu tetap opsi terbaik. Agar negara-negara tidak merasa perlu memiliki senjata pamungkas hanya untuk merasa aman.