Potensi Ekonomi Haji dan Umrah Rp60 Triliun per Tahun Dinilai Belum Maksimal, Pasokan Pangan Jemaah Masih Impor

Potensi ekonomi dari sektor konsumsi haji dan umrah yang mencapai Rp60 triliun per tahun dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Wakil Ketua Komisi VI DPR sekaligus anggota Tim Pengawas Haji, Nurdin Halid, mendorong agar produk pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan jemaah Indonesia di Arab Saudi.

Menurut Nurdin, pada tahun 2026 saja, dengan jumlah jemaah haji sebanyak 221 ribu orang, nilai ekonomi dari kebutuhan konsumsi diperkirakan mencapai Rp18,2 triliun. Jika ditambah dengan jemaah umrah yang mencapai sekitar 1,7 juta orang per tahun, total perputaran uang dari sektor ini bisa menembus angka Rp60 triliun lebih. “Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita,” ujarnya pada Selasa (26/5/2026).

Namun, Nurdin menyoroti kenyataan bahwa pasokan bahan pangan untuk katering jemaah haji Indonesia selama ini masih bergantung pada produk impor dari Thailand, Vietnam, Brasil, hingga negara-negara Timur Tengah. Padahal, besarnya perputaran uang dari konsumsi haji dan umrah seharusnya memberikan dampak langsung bagi perekonomian nasional. “Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi pelaku usaha nasional,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki banyak produk dari petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur. Oleh karena itu, sektor logistik dan katering haji perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional.

“Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus, mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jemaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jemaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional,” kata Nurdin.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa berdasarkan arahan Presiden, pemerintah telah mendorong optimalisasi rantai pasok pangan dari dalam negeri, termasuk ekspor bahan makanan pokok Indonesia untuk jemaah haji dan umrah di Arab Saudi. Selain itu, penggunaan sistem transaksi digital seperti QRIS di Arab Saudi juga dinilai penting agar perputaran uang di Tanah Suci dapat kembali ke perekonomian nasional.

Nurdin juga mendorong adanya kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat logistik haji dan umrah. Langkah yang diperlukan mencakup pemetaan kebutuhan, kesiapan pasokan, standardisasi produk, hingga kerja sama dengan perusahaan katering di Arab Saudi. “Pemerintah tidak boleh hanya menjadi pengguna layanan katering, tetapi harus mulai masuk lebih jauh ke dalam ekosistem rantai pasok haji,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan agar Danantara dan BUMN lebih proaktif dalam melakukan investasi atau menjalin kerja sama dengan perusahaan katering di Arab Saudi. “Jika kita bisa memiliki akses yang kuat terhadap dapur katering, maka kontrol bahan baku bisa lebih besar berada di tangan kita,” imbuhnya.