Pemerintah Siapkan WFH Nasional untuk Tekan Konsumsi BBM dan Selamatkan APBN

Konflik di Timur Tengah makin panas. Iran, AS, dan Israel saling bersitegang, dan ini bukan cuma drama politik di layar TV. Dampaknya terasa nyata dan bikin was-was. Bukan cuma buat negara-negara yang bertikai, tapi juga mengguncang seluruh dunia.

Buat Indonesia, dentuman di kawasan Teluk itu seperti alarm bahaya untuk APBN. Harga minyak mentah dunia terus naik turun tak karuan, bahkan sudah tembus asumsi makro kita. Situasinya jadi serba salah. Pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berat: membiarkan subsidi energi membengkak sampai APBN jebol, atau mengambil langkah drastis yang langsung bikin rakyat mengeluh.

Nah, di antara dua pilihan ekstrem itu, pemerintah setidaknya untuk saat ini kelihatannya memilih jalan tengah. Salah satunya yang lagi ramai dibicarakan: rencana menerapkan satu hari work from home (WFH) dalam seminggu secara nasional mulai April nanti.

WFH sebenarnya bukan hal baru. Kita sudah akrab dengan sistem ini saat pandemi Covid-19 melanda. Tapi, penerapan WFH kali ini beda tujuannya. Kalau dulu untuk mengerem penyebaran virus, sekarang lebih ditujukan untuk penghematan energi dan penyelamatan ekonomi. Jadi, meski sama-sama jadi rem darurat, niat di baliknya berbeda.

Kebijakan satu hari WFH ini bisa dibilang upaya mitigasi yang paling moderat. Tujuannya jelas: agar pemerintah tidak terpaksa mengambil opsi pahit, yaitu menaikkan harga BBM secara drastis di saat daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih.

Menurut kalkulasi ekonomi, langkah ini punya dasar angka yang nyata. Jika dipatuhi secara nasional terutama di sektor-sektor yang memungkinkan pengurangan mobilitas satu hari dalam sepekan diproyeksikan bisa menekan konsumsi BBM subsidi sekitar 10% sampai 15%.

Dalam setahun, angka itu setara dengan penghematan fiskal Rp12 triliun hingga Rp15 triliun. Jumlah yang sangat signifikan untuk menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar agar tidak naik. Bayangkan jika harga BBM naik, efek domino berupa lonjakan harga pangan dan jasa pasti akan terjadi.

Di sisi lain, Indonesia tidak sendirian dalam 'berpuasa' energi ini. Banyak negara sudah bergerak lebih dulu. Ambil contoh Jerman, mereka menerapkan kebijakan penghematan suhu pemanas di gedung publik dan mematikan lampu sorot monumen nasional. Prancis punya rencana sobriety energy yang mendorong perusahaan menghemat energi secara masif.

Di Asia, Jepang punya tradisi cool biz dan warm biz yang ketat mengatur AC dan pemanas ruangan di perkantoran. Bahkan Filipina, tetangga kita, sedang serius mempertimbangkan memendekkan minggu kerja dari lima jadi empat hari, demi tekan konsumsi bahan bakar.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan pemerintah menyikapi situasi global. Foto: Metro TV.

Pesan dari semua negara itu sama: efisiensi adalah senjata pertahanan terbaik. Tapi, jalan menuju sana tidak mulus. Di Indonesia, tantangan terbesar datang dari pelaku usaha yang khawatir produktivitasnya turun.

"Sudah jumlah hari libur nasional plus cuti bersama sangat banyak, sekarang mau ditambah lagi dengan WFH setiap minggu. Bagaimana kami mau menggenjot produktivitas?"

Begitu kira-kira keluh sebagian pengusaha. Kekhawatiran itu wajar. Tapi, coba lihat gambaran yang lebih besar. Bagi pelaku usaha, satu hari koordinasi daring sebenarnya jauh lebih ringan biayanya ketimbang harus menghadapi kenaikan biaya logistik dan operasional gara-gara harga BBM melonjak. Apalagi, infrastruktur digital kita sudah teruji selama pandemi.

Sekarang, tantangannya adalah meyakinkan semua pihak bahwa kebijakan ini bukan sekadar imbauan. Ini harus jadi semacam kontrak sosial untuk menyelamatkan ekonomi nasional. Pemerintah harus jadi teladan. ASN di kementerian dan lembaga harus buktikan bahwa pelayanan publik tetap lancar tanpa harus membakar ribuan liter BBM hanya untuk sekadar hadir fisik di kantor.

Tapi, memaksa dunia usaha patuh hanya dengan narasi patriotisme jelas tidak cukup. Pemerintah perlu pertimbangkan memberi insentif, misalnya relaksasi pajak atau kemudahan birokrasi, bagi perusahaan yang bisa buktikan penghematan energi secara kolektif. Dengan begitu, pelaku usaha merasa jadi mitra dalam solusi, bukan cuma objek kebijakan semata.

Pada akhirnya, satu hari WFH bukan berarti kita berhenti. Bukan juga tanda kita mundur. Ibarat nyetir mobil, ini cara kita pindah persneling agar mesin ekonomi tidak overheat dan mogok di tengah jalan. Barangkali, WFH di bulan April ini bisa kita maknai sebagai gerakan 'gotong royong energi'.

Di tengah ketegangan global yang tak menentu, berhemat dari meja kerja adalah strategi paling masuk akal. Kebijakan ini adalah ujian nyata: sejauh mana negara, publik, dan sektor swasta bisa bersinergi menjaga napas panjang Indonesia menghadapi badai krisis global.

(Dewan Redaksi Media Group Ahmad Punto)