Kinerja Jabar 2025: Kemiskinan dan Pengangguran Berhasil Ditekan
Pemerintah Jawa Barat boleh sedikit bernapas lega. Di penghujung 2025, capaian pembangunan daerah mereka dinilai cukup tinggi oleh pemerintah pusat. Skornya, 3,6672 berdasarkan keputusan Mendagri. Angka itu bukan sekadar statistik di atas kertas. Dampaknya ternyata terasa langsung di lapangan, terutama dalam perbaikan dua indikator krusial: kemiskinan dan pengangguran.
Data BPS menunjukkan, persentase penduduk miskin di Jabar berhasil ditekan menjadi 6,78 persen tahun lalu. Itu artinya sekitar 3,55 juta jiwa. Memang masih besar, tapi setidaknya ada penurunan dibanding kondisi 2024 yang berada di angka 7,08 persen.
Wakil Gubernur Erwan Setiawan mengakui, perbaikan ini hasil dari serangkaian upaya yang digeber Pemprov. Fokusnya tiga hal: mempersempit kantong kemiskinan, meringankan beban pengeluaran, dan tentu saja, mendongkrak pendapatan warga.
“Pemda Provinsi Jawa Barat membiayai iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sehingga dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin,”
kata Erwan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2026).
Untuk urusan pangan, misalnya, gerakan pangan murah digelar hampir 1.900 kali sepanjang tahun di 27 kabupaten dan kota. Operasi pasar bersubsidi juga jalan terus, memberi ruang bagi masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Mereka bahkan punya peta kerawanan pangan untuk memastikan intervensi tepat sasaran.
Tak cuma di kesehatan dan pangan, upaya pengurangan beban hidup warga miskin merambah ke sektor lain. Di bidang energi, misalnya, lebih dari 76 ribu calon penerima sambungan listrik telah diidentifikasi di ratusan desa. Tujuannya jelas: mengurangi ketimpangan akses.
Di sisi lain, meningkatkan pendapatan jadi pekerjaan rumah yang lain. Caranya? Pelatihan untuk calon pekerja migran menjadi salah satu jalurnya. Selain itu, bantuan modal usaha juga disalurkan.
Artikel Terkait
Sisca Saras dan NecoMe Jepang Kolaborasi Perkenalkan Hipdut ke Pasar Global
Zulkifli Hasan Tegaskan Koalisi PAN-Gerindra adalah Koalisi Sepanjang Masa
Pemerintah Tetapkan WFH bagi ASN Setiap Hari Jumat
Kejagung Hadirkan 34 Saksi dan 8 Ahli untuk Buktikan Korupsi Satelit Kemhan Rp 306 Miliar