Pengamat Sarankan Evaluasi Menteri di Tengah Krisis Global

Dunia lagi panas. Konflik antara Amerika, Israel, Iran, plus negara-negara Teluk bikin peta geopolitik dan ekonomi global jadi makin tak menentu. Banyak negara, termasuk kita, bersiap menghadapi dampaknya. Dalam situasi kayak gini, peran menteri sebagai pemegang kebijakan dituntut lebih dari sekadar ngurusin administrasi. Mereka harus punya kemampuan menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah yang sistematis.

M Jamiluddin Ritonga, pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, angkat bicara. Menurut dia, kabinet Prabowo Subianto enggak boleh cuma jalanin tugas rutin aja.

"Di tengah ketidakpastian global, kabinet Prabowo Subianto tak cukup hanya menjalankan tugas yang rutinitas," tegas Jamiluddin kepada wartawan, Selasa lalu.

"Para menteri yang hanya menjalankan rutinitas akan terjebak pada beragam persoalan yang muncul," sambungnya.

Intinya, dia berharap menteri-menteri di Kabinet Merah Putih ini mesti jago "problem solving". Harus ada terobosan dari masing-masing kementerian, gak bisa biasa-biasa aja. Kalau enggak? Ya siap-siap aja.

"Menteri tersebut akan dililit berbagai persoalan. Akibatnya kementerian yang dipimpinnya tidak mampu mendongkrak kinerjanya," ujar Jamiluddin.

Dia bilang, menteri yang cuma bisa nunggu perintah dari atas itu udah gak zaman. Apalagi sekarang Indonesia lagi dihadapkan sama krisis yang dipicu gejolak Timur Tengah. Setiap menteri dituntut bisa melihat masalah, kasih solusi, sekaligus piawai memprediksi dan analisis akar persoalan. Antisipasi sejak dini itu kunci.

Tapi sayangnya, menurut pengamatan Jamiluddin, kemampuan kayak gitu belum terlalu kelihatan di beberapa menteri kabinet sekarang.

"Hal itu kiranya belum terlihat pada beberapa menteri di kabinet Prabowo," katanya.

"Para menteri ini lebih banyak menunggu arahan dari presiden. Misalnya mencari energi selain dari Timur Tengah," jelas dia memberi contoh.

Nah, karena itulah dia nyaranin Prabowo buat evaluasi. Momen krisis kayak sekarang ini justru saat yang tepat.

"Karena itu, saat krisis saat ini, ada baiknya Prabowo mengevaluasi para menterinya," usul Jamiluddin.

"Para menteri yang hanya menunggu petunjuk sudah saatnya diganti," sambungnya tanpa ragu.

Menteri yang dianggap lemah dalam menyelesaikan masalah mesti diganti. Jamiluddin khawatir, kalau dibiarkan, mereka malah jadi beban buat kabinet secara keseluruhan.

"Jadi, di saat krisis energi ini seyogyanya Prabowo dapat menilai para menterinya," pungkasnya.

"Menteri yang lemah "problem solving" sudah saatnya di "reshuffle". Sebab menteri seperti ini hanya menjadi beban bagi Prabowo."

Pesan dia jelas. Di tengah badai ketidakpastian, Indonesia butuh nahkoda-nahkoda tangguh di setiap departemen, bukan penumpang yang cuma bisa duduk manis.