Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN Butuh Rp20 Triliun

Jakarta Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata butuh dana tak main-main. Angkanya? Sekitar Rp20 triliun. Rencananya, proyek besar ini akan digarap bertahap dari 2025 hingga 2027.

Kabar ini diungkap langsung oleh Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Menurutnya, proyek yang masuk dalam Batch 2 ini akan dikerjakan lewat skema kontrak tahun jamak. Jadi, pengerjaannya memang dirancang untuk beberapa tahun ke depan.

"Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 sebesar Rp20 triliun yang telah kita kodekan dengan batch ke-2," jelas Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (30/3/2026).

Faktanya, pekerjaan sudah mulai bergulir sejak tahun lalu. Pada 2025, Otorita telah menggelontorkan dana sebesar Rp3,68 triliun. Dana itu dipakai untuk membiayai 25 paket pekerjaan. Rinciannya, 15 paket untuk pengerjaan fisik dan 13 paket lagi untuk supervisi atau manajemen konstruksi.

Lalu, apa saja yang dibangun? Rencananya cukup kompleks. Tak cuma gedung perkantoran utama untuk lembaga legislatif dan yudikatif, tapi juga seluruh ekosistem pendukungnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, terowongan utilitas (MUT), embung, kolam retensi, sampai jaringan air minum masuk dalam daftar. Intinya, ini fase krusial untuk melengkapi fasilitas negara di luar istana.

Nah, untuk tahun ini, anggarannya tak jauh beda. Basuki menyebut alokasi di tahun 2026 sekitar Rp3,7 triliun. Angka itu sudah disiapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan.

Di sisi lain, pembiayaan IKN memang tak cuma mengandalkan APBN. Basuki sebelumnya telah menjelaskan soal skema pembiayaan kolaboratif. Skema itu memadukan anggaran negara, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan juga investasi swasta murni.

Dan menariknya, minat swasta ternyata cukup besar. Ada catatan tentang 17 calon pemrakarsa dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun! Mereka tertarik menanamkan modal di sektor hunian, jalan, dan tentu saja MUT.

Belum lagi, OIKN menyebut sudah ada 50 investor swasta dan lembaga yang menandatangani kerja sama. Nilainya sekitar Rp66 triliun dan tersebar di berbagai sektor strategis. Mulai dari pendidikan, kesehatan, kawasan komersial, perbankan, hingga perumahan. Jadi, meski proyek pemerintah ini memakan anggaran besar, geliat investasi dari luar juga terlihat cukup menggembirakan.