Jepang kembali menjadi lokasi penting bagi diplomasi Indonesia. Kali ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang bertindak, menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Shizuoka, Suzuki Yasutomo, di Negeri Sakura itu pada Sabtu (28/3).
Raja Juli, dalam keterangannya sehari setelah penandatanganan, menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya "green diplomacy" atau diplomasi hijau.
"Ini bagian dari green diplomasi atau diplomasi hijau," ujarnya.
Eks Pejabat sementara Wakil Kepala Otorita IKN itu menjelaskan, MoU tersebut dirancang untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga hutan. Tak hanya itu, kerja sama ini juga bertujuan memastikan kelestarian komodo, spesies ikonik Indonesia yang mendunia.
"Kami berharap bisa berbagi tanggung jawab, berbagi kerja sama untuk mengatasi masalah iklim bagaimana menjaga hutan kita lebih baik, konservasi dan juga kekayaan keanekaragaman hayati yang lebih baik," lanjut Raja Juli.
Kunjungan Menhut ke Jepang sendiri tak lepas dari agenda Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan serangkaian diplomasi di Jepang dan Korea Selatan. Dalam kunjungan pendampingan itu, Raja Juli menyempatkan diri merampungkan pembahasan teknis soal komodo.
Ia menyebut MoU dengan Gubernur Suzuki membahas khusus tentang breeding loan komodo. Rencananya, reptil purba itu akan ditempatkan di iZoo, sebuah kebun binatang di Kawazu, Prefektur Shizuoka. Tempat ini dikenal sebagai kebun binatang reptil dan amfibi terbesar di Jepang, jadi cukup prestisius.
Harapannya jelas. Keberadaan komodo di sana diharapkan bisa mempromosikan keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus menarik minat warga Jepang. Raja Juli berharap mereka kemudian tertarik untuk melihat langsung habitat asli komodo di Pulau Komodo.
"Kami harap para pengunjung di iZoo nanti bisa dapat melihat komodo di Pulau Komodo asli di Indonesia," ujar Raja Juli.
Artikel Terkait
Kuwait Tuduh Iran Serang Kapal Tanker Minyaknya di Dekat Dubai
Empat Tersangka Penganiayaan Aktivis KontraS Ditahan di Sel Maksimum Pomdam Jaya
Bareskrim Ungkap Perdagangan Emas Ilegal Senilai Rp 25,9 Triliun dari Kalbar hingga Papua
PATRIA Undang Dirjen Bimas Katolik dan Presiden untuk Pelantikan dan Refleksi Nasional