Gubernur DKI Apresiasi Transjakarta, Kontribusi Ekonomi Capai Rp73,8 Triliun

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tak ragu memberi apresiasi untuk TransJakarta. Menurutnya, kinerja bus rapid transit itu kian hari kian optimal. Bukan cuma soal memudahkan mobilitas warga, layanan ini disebut punya dampak ekonomi yang luar biasa: mencapai Rp73,8 triliun. Bayangkan, setiap harinya ada sekitar 1,4 juta penumpang yang mengandalkannya.

Ucapan itu disampaikan Pramono dalam peringatan HUT ke-12 PT Transportasi Jakarta, Jumat (27/3) lalu, di Halte Tosari, Menteng. Tema “Melangkah Lebih Jauh, 12 Tahun Menghubungkan Kehidupan Jakarta” diusung sebagai refleksi perjalanan panjang TransJakarta sebagai tulang punggung transportasi ibu kota.

“Dengan capaian tersebut, TransJakarta telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sistem transportasi di Jakarta. Bahkan, berdasarkan data Time Out 2025, Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia untuk infrastruktur terbaik, dan di Asia berada di posisi kedua setelah Singapura,” ujar Gubernur.

Ia tak main-main menyoroti angka-angka. Setiap Rp1 triliun investasi di sektor transportasi, katanya, bisa menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp3,2 triliun. “Momentum ini harus dijaga. Semakin besar TransJakarta, harapan publik pun semakin tinggi,” tegas Pramono.

Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa kualitas layanan harus tetap jadi prioritas. Apalagi, kebutuhan masyarakat terus meningkat. Pramono menyatakan dukungan penuh untuk penegakan disiplin dan aspek keselamatan.

“Kami mendukung penindakan tegas, termasuk pemberian sanksi kepada operator maupun pramudi yang lalai. Saya juga telah meminta Direktur Utama TransJakarta untuk mengambil langkah tegas dalam setiap pelanggaran,” ungkapnya.

Dukungan serupa datang dari Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin. Ia membeberkan, bentuk nyata dukungan itu adalah alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun. Angka itu setara dengan sekitar 5,99 persen dari total APBD.

“Setiap Rp1 triliun PSO memberikan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun. Ini merupakan bentuk imbal balik pemerintah kepada masyarakat atas kontribusi pajak, yang kami kembalikan dalam bentuk layanan transportasi publik,” jelas Khoirudin.