Fadlun Kritik Wacana Merumahkan ASN PPPK, MUI Sampaikan Sikap Soal PP TUNAS

Sabtu kemarin (28/3) diwarnai sejumlah berita yang ramai diperbincangkan. Mulai dari protes soal nasib ASN PPPK, kabar gembira soal gaji, hingga acara pasar murah di Monas. Ini ringkasannya untuk Anda.

Fadlun Kritik Wacana Merumahkan ASN PPPK

Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, angkat bicara. Ia menilai tidak etis kalau pemerintah sampai merumahkan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) hanya karena alasan negara kesulitan fiskal.

Menurutnya, polemik batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang belakangan ramai dikeluhkan daerah, harus dilihat dengan kepala dingin. "Perlu dilihat secara jernih dan proporsional," begitu kira-kira pesannya.

Memang, tekanan fiskal di daerah itu nyata dan berat. Namun begitu, Fadlun mewanti-wanti agar pemerintah tidak gegabah mengambil keputusan yang mengorbankan para PPPK ini.

Pasar Murah di Monas, Ada 100 Ribu Kupon Gratis!

Di sisi lain, ada kabar menyenangkan buat warga Jakarta. Presiden Prabowo Subianto rupanya menginstruksikan Sekretariat Kabinet untuk menggelar "Pasar Murah Untuk Rakyat". Acaranya digelar di kawasan Silang Monas, Sabtu (28/3) sore kemarin.

Lewat unggahan Instagram, Sekretariat Kabinet menyebut acara ini berisi bazar, pasar murah, doorprize, sampai hiburan rakyat. "Masih dalam nuansa Hari Raya Idulfitri," tulis keterangan itu. Yang menarik, tersedia 100 ribu kupon gratis senilai Rp500 ribu untuk dibagikan. Cuma lima jam, jadi siapa cepat dia dapat.

MUI Sampaikan 9 Pernyataan Sikap Soal PP TUNAS

Sementara itu, pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) TUNAS yang resmi berlaku sejak Sabtu kemarin juga dapat respons. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak tinggal diam.

Zainut Tauhid Sa’adi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, menjelaskan pihaknya merasa perlu memberi pernyataan sikap. Ini disebutnya sebagai bentuk tanggung jawab moral, keagamaan, dan kebangsaan untuk masa depan anak Indonesia di dunia digital. Ada sembilan poin pernyataan mereka, dan konon poin keenam isinya cukup keras.

Kabar Tenang dari Parigi Moutong dan Sulteng

Nah, buat para PPPK, ada dua kabar yang bisa bikin lega. Pertama, dari Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sekda setempat, Zulfinasran atau yang akrab disapa Pak Zul, menegaskan tidak ada rencana PHK untuk PPPK di lingkungan pemkab.

“Pemerintah daerah belum memikirkan untuk efisiensi pegawai. Belum ada kebijakan Pemda merumahkan mereka,” ujar Zulfinasran di Parigi, Jumat (27/3). Ia juga memberi penjelasan soal bagaimana perkiraan gaji PPPK dan P3K Paruh Waktu (PW) di tahun 2027 nanti.

Kabar baik kedua datang dari tingkat provinsi. Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memastikan APBD daerahnya masih mampu membiayai operasional dan gaji para PPPK. Ia menyebut tidak akan ada PHK untuk P3K di lingkungan pemprov. Kabar gembira, bukan?

Itulah beberapa berita terpopuler sepanjang Sabtu. Semoga informasi ini bermanfaat.

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul