Eddy Soeparno Dukung Percepatan Transisi Energi Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari PAN, Eddy Soeparno, memberikan dukungan penuhnya terhadap langkah percepatan transisi energi yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, upaya ini adalah respons yang tepat dalam menghadapi ancaman krisis energi yang kian nyata.

Pernyataan dukungan itu disampaikan Eddy dalam keterangannya pada Minggu (22/3/2026). Ia merujuk pada arahan Presiden yang disampaikan beberapa hari sebelumnya, tepatnya dalam sebuah pertemuan di Hambalang pada 17 Maret.

"Saya menyambut gembira arahan Presiden Prabowo yang hendak mempercepat transisi energi," ujar Eddy.

Ia menyebutkan sejumlah fokus yang dianggapnya krusial: pengembangan pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, serta percepatan elektrifikasi di sektor transportasi.

Di sisi lain, Eddy Soeparno melihat situasi global saat ini sebagai alarm yang keras. Konflik di Timur Tengah, katanya, dengan gamblang menunjukkan betapa rentannya ketahanan energi nasional terhadap gejolak di luar negeri. Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan energinya, dan itu adalah posisi yang rapuh.

"Ketergantungan kita pada produk migas seperti minyak mentah dan LPG membuat kita terpapar risiko. Lihat saja, jika pasokan LPG impor tersendat, bisa-bisa aktivitas di rumah tangga, restoran, hingga perhotelan langsung lumpuh," paparnya.

Oleh karena itu, konversi ke kompor induksi listrik harus segera dijalankan. Tak cuma itu, politisi yang juga Doktor Ilmu Politik UI ini sepakat dengan wacana pensiun dini pembangkit diesel. Alasannya jelas: biaya operasinya membengkak dan emisinya pun berbahaya.

Namun begitu, Eddy tetap realistis. Ia mengakui bahwa sektor-sektor tertentu masih mutlak membutuhkan migas. Penerbangan, pelayaran, dan industri strategis seperti petrokimia atau farmasi adalah contohnya. Kebutuhan akan minyak dan gas, dalam beberapa hal, akan tetap signifikan ke depannya.

"Tapi untuk sektor-sektor lain di mana pengurangan energi fosil bisa dilakukan, apalagi yang sumbernya impor, transisi harus kita kejar," tegasnya.

Terakhir, Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan aspek regulasi. Ia mendorong agar payung hukum untuk transisi energi segera diselesaikan. RUU Energi Baru dan Terbarukan, revisi UU Ketenagalistrikan, serta revisi UU Migas dinilainya sangat mendesak untuk diprioritaskan.

"Ini momentum untuk memperkuat fondasi hukumnya. Jangan sampai niat baik ini terhambat karena aturan yang belum siap," pungkas Eddy Soeparno.