Anggota DPR Apresiasi Usulan WFH PNS untuk Efisiensi BBM, Minta Desain Jelas

Usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, agar PNS bekerja dari rumah (WFH) menyulut beragam tanggapan. Gagasan itu dilontarkan untuk mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah, khususnya terkait efisiensi BBM. Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem, Ujang Bey, menyatakan apresiasinya.

"Saya sebagai Anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM," kata Ujang kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Dia menambahkan, momentumnya juga berdekatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri dan Nyepi. "Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur tersebut," ujarnya.

Namun begitu, Ujang menekankan bahwa pemerintah tidak boleh gegabah. Jika kebijakan WFH benar-benar akan diterapkan, ia meminta agar pemerintah punya desain yang jelas dan terukur. Tanpa itu, hasilnya bisa tidak optimal.

"Saya kira pemerintah perlu juga membuat desain WFH ini dengan jelas dan terukur," sambungnya.

Menurut politikus NasDem itu, ada beberapa hal krusial yang harus dipetakan. Pertama, hitungan detail soal potensi penghematan BBM. Berapa liter yang bisa dihemat? Itu harus ada datanya. Yang tak kalah penting, pelayanan publik harus tetap berjalan maksimal. Jangan sampai masyarakat dirugikan hanya karena pegawai bekerja dari rumah.

"(Perlu dihitung) baik secara data berapa BBM yang kita mau hemat serta bagaimana pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan dengan baik dan efektif meskipun WFH diberlakukan," tegas Ujang.

Persoalan lain adalah skala penerapannya. Jumlah PNS kita sangat besar, tersebar di berbagai kementerian dan instansi. Tidak semua bisa serta merta dialihkan ke sistem WFH. Pemerintah, dalam pandangannya, harus menentukan mana saja instansi yang memungkinkan. Baru dari situ, perhitungan penghematan BBM bisa lebih nyata.

"Karena instansi dan kementerian kan banyak, ada berapa ribu PNS. Tinggal instansi/kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat," tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri telah menyampaikan usulannya itu. Latar belakangnya adalah kekhawatiran akan dampak ekonomi dari ketegangan AS-Israel dengan Iran di Timur Tengah, yang berpotensi melambungkan harga BBM.

"Jakarta macet itu BBM yang terbuang, padahal BBM perang kalau tidak segera berhenti akan naik harganya," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2026).

"Nah, dengan cara apa? Dengan cara yang PNS WFH, membatasi yang bekerja. Tapi ini hanya usulan saya. Usulan saya sebagai wujud pengurangan BBM," jelasnya.

Tak hanya itu, Cak Imin juga mengimbau efisiensi energi di gedung-gedung perkantoran. Bahkan, dia sudah memerintahkan kantor DPP PKB untuk mulai menerapkannya. Langkah kecil, tapi jika dilakukan bersama, dampaknya bisa signifikan.