Anggota DPR Sebut OTT KPK yang Jerat Bupati dan Wakil Bupati sebagai Bencana

Operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, menuai tanggapan keras dari anggota DPR. Mardani Ali Sera, dari Komisi II, tak ragu menyebut situasi ini sebagai sebuah bencana.

"Pertama ini bencana dan semua harus bertanggung jawab. Kondisinya darurat," ujar Mardani, Rabu lalu.

Ia juga memberikan apresiasi. "Kedua, apresiasi KPK yang tekun menegakkan aturan," tambahnya.

Menurut politisi PKS ini, ada pola yang kerap terulang. Titik rawan korupsi di daerah sepertinya selalu berkutat pada dua hal: kontrak kerja pengadaan dan promosi jabatan. Kedua bidang ini, dalam pandangannya, harus dibenahi agar jauh lebih transparan.

Di sisi lain, Mardani mendesak adanya evaluasi menyeluruh. Ia meminta Kemendagri dan tentu saja Komisi II, tempatnya bertugas, untuk menelaah ulang fenomena maraknya OTT ini. "Keempat, Komisi II bersama Kemendagri mesti mengevaluasi mendalam operasi tangkap tangan ini," tegasnya.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan 13 orang dalam operasi tersebut. Yang menarik, bukan hanya sang bupati yang terjaring. Wakil Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, juga ikut diamankan dalam OTT yang sama. Sebuah keadaan yang tentu memperparah citra pemerintahan di daerah itu.