Gus Ipul dan Gubernur NTB Bahas Perbaikan Data Bansos dan Rencana Sekolah Rakyat

Senin lalu, di sebuah kafe bernuansa hangat di lingkungan kantornya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, bertemu dengan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. Pertemuan di Jakarta itu bukan sekadar silaturahmi biasa. Agenda utamanya membahas dua hal krusial: bagaimana memperkuat kualitas data sosial lewat Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan persiapan program Sekolah Rakyat di NTB.

Gus Ipul langsung menekankan soal data. Menurutnya, data kesejahteraan itu hidup, terus bergerak. Makanya, pemutakhirannya harus jalan terus, tak boleh berhenti. Pemerintah, lewat berbagai cara, berusaha melibatkan masyarakat langsung dalam proses perbaikan ini.

"Perbaikan kualitas data DTSEN dilakukan melalui berbagai kanal, mulai dari SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, hingga WhatsApp Lapor Bansos 08877 171 171,"

ujar Gus Ipul.

Ia paham, tidak semua orang melek teknologi. "Bagi masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan aplikasi, kami siapkan layanan call center dan WhatsApp agar tetap bisa menyampaikan laporan atau perbaikan data," tambahnya. Semua ini, katanya, adalah amanat dari Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Tujuannya satu: memastikan bantuan sosial tepat sasaran.

Namun begitu, Gus Ipul tak menampik bahwa masih ada masalah. Pemetaan awal DTSEN menunjukkan keanehan. Ada warga di lapisan paling bawah yang justru belum mendapat bantuan iuran kesehatan (PBI-JK). Sebaliknya, yang dapat malah dari kelompok yang sebenarnya lebih mampu. "Ini bukan kesalahan siapa-siapa," tegasnya.

"Ini konsekuensi dari data yang dinamis dan memang harus terus kita perbaiki. Prinsipnya, bantuan negara harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan, bukan kepada yang paling dulu tercatat."

Di sisi lain, ada kabar baik. Dari sekitar 11 juta peserta PBI-JK yang sempat dinonaktifkan, sekitar 869 ribu kini sudah aktif kembali. Mereka diaktifkan ulang, atau beralih ke skema pembiayaan daerah dan mandiri.

Sementara itu, Gubernur Iqbal menyambut positif langkah digitalisasi dan integrasi data dari pusat. Baginya, ini langkah penting untuk menyatukan sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri.

"Digitalisasi ini penting agar data bisa terintegrasi dengan berbagai sistem yang lain. Dulu belum ada pengintegrasian sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri,"

kata Iqbal.

Ia memaparkan, Pemprov NTB punya ritme verifikasi data kemiskinan tahunannya sendiri, melibatkan pendamping lapangan. "Kami melakukan orkestrasi agar seluruh pihak, baik instansi pemerintah maupun lembaga seperti kampus, memiliki satu data yang sama," jelasnya. Mereka tak hanya berfokus pada data. Di lapangan, intervensi untuk keluarga miskin ekstrem juga digenjot, lewat bantuan modal usaha seperti ayam petelur atau pertanian skala rumahan. Setiap desa dialokasikan dana sekitar Rp500 juta untuk program ini.

Pertemuan yang juga dihadiri sejumlah pejabat eselon I Kemsos dan perwakilan Pemprov NTB itu turut menyisipkan pembahasan tentang Sekolah Rakyat. Pembangunan sekolah permanen di NTB menjadi wacana serius, sebagai bagian dari upaya membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin dan rentan. Rupanya, obrolan di balik secangkir kopi itu menyimpan agenda-agenda besar untuk kesejahteraan yang lebih merata.