BPJPH Rencanakan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Halal di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat mungkin segera mendapat tambahan infrastruktur penting untuk ekonomi syariah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menggodok rencana mendirikan Unit Pelaksana Teknis di provinsi itu. Ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal nasional, terutama di daerah-daerah perbatasan.

Rencana ini mengemuka saat Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, bertandang ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat pekan lalu. Ia diterima langsung oleh Sekretaris Daerah setempat, Harisson. Pertemuan itu membahas detail teknis pembentukan UPT, yang diharapkan bisa mempercepat layanan sertifikasi halal di lapangan.

Menurut Aqil, wilayah perbatasan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Ia menyebutnya sebagai "beranda depan Indonesia".

"Produk-produk yang beredar di sana tidak hanya dikonsumsi masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjangkau pasar lintas negara. Karena itu, penguatan ekosistem halal di wilayah perbatasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk nasional,"

Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).

Intinya, dengan hadirnya UPT di daerah, proses fasilitasi dan pendampingan bagi pelaku usaha diharapkan bakal lebih cepat. Tak cuma itu, sinergi dengan pemerintah daerah, LP3H, hingga perguruan tinggi juga bisa lebih diintensifkan. Harapannya jelas: membangun ekosistem halal yang benar-benar solid dan berkelanjutan.

Posisi Kalbar yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat langkah ini makin krusial. Penguatan di sini bukan cuma untuk pasar domestik, tapi juga menyiapkan produk lokal untuk bersaing di kawasan regional. Bayangkan, produk dengan sertifikat halal resmi punya nilai jual dan kepercayaan yang lebih tinggi.

Pada akhirnya, targetnya sederhana: mendorong lebih banyak pelaku usaha di perbatasan untuk mengantongi sertifikat halal. Jika ini berjalan, produk lokal bisa merambah pasar lebih luas. Kepercayaan konsumen meningkat. Peluang ekspansi pun terbuka lebar.

Di sisi lain, upaya ini juga mencerminkan komitmen pemerintah yang serius. Mereka ingin ekonomi berbasis halal tumbuh pesat, sekaligus menegaskan posisi Indonesia di peta industri halal global. Semuanya dimulai dari titik-titik strategis seperti Kalimantan Barat ini.