Kalimantan Barat mungkin segera mendapat tambahan infrastruktur penting untuk ekonomi syariah. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang menggodok rencana mendirikan Unit Pelaksana Teknis di provinsi itu. Ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem halal nasional, terutama di daerah-daerah perbatasan.
Rencana ini mengemuka saat Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, bertandang ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat pekan lalu. Ia diterima langsung oleh Sekretaris Daerah setempat, Harisson. Pertemuan itu membahas detail teknis pembentukan UPT, yang diharapkan bisa mempercepat layanan sertifikasi halal di lapangan.
Menurut Aqil, wilayah perbatasan punya potensi ekonomi yang luar biasa. Ia menyebutnya sebagai "beranda depan Indonesia".
Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan tertulis, Minggu (8/3/2026).
Artikel Terkait
Ketua DPR Soroti Tiket Pesawat Domestik Lebih Mahal daripada Luar Negeri
Tips Hindari Antrean: Aplikasi dan Situs Pantau Kepadatan Rest Area Saat Mudik
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Ajukan Restorative Justice
KPK Periksa Pejabat Bea Cukai dan Pengusaha Terkait Kasus Suap Impor