Fitch Turunkan Outlook Kredit Indonesia, Pemerintah dan BI Tegaskan Fundamental Masih Kuat

Keputusan Fitch Ratings untuk mengubah outlook kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, jelas menambah beban. Pemerintah dituntut bergerak cepat. Jika tidak, efek domino bisa menggerus prospek ekonomi kita setahun ke depan.

Sejak awal tahun, tekanan datang bertubi-tubi. Dari luar, ada gejolak geopolitik global dan revisi outlook lembaga pemeringkat. Di dalam negeri, ruang fiskal menyempit karena defisit anggaran 2025 yang melebar, pasar keuangan gonjang-ganjing, dan rupiah terus tertekan. Situasinya memang tidak mudah.

Namun begitu, pemerintah dan bank sentral bersikeras masih punya kendali. Fundamental ekonomi, kata mereka, tetap kuat. Dengan program yang sudah jalan di kuartal pertama 2026 dan kombinasi kebijakan fiskal-moneter, target pengelolaan fiskal dan ekonomi tahun ini diyakini masih bisa dicapai.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo angkat bicara menanggapi hal ini.

"Penyesuaian outlook itu tidak mencerminkan pelemahan fundamental kita. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan," tegas Perry pada Jumat (6/3/2026).

Dia membeberkan sejumlah alasan. Pertumbuhan domestik masih solid, inflasi terutama inti terkendali, dan nilai tukar Rupiah dijaga ketat lewat intervensi di pasar off-shore maupun domestik. Sistem keuangan juga stabil, likuiditasnya cukup, permodalan bank tinggi, dan risiko kredit rendah. Digitalisasi pembayaran yang masif turut mendongkrak pertumbuhan.

Ke depan, BI memperkirakan prospek ekonomi jangka menengah tetap solid dengan tren meningkat. Defisit transaksi berjalan tahun 2026 diproyeksikan rendah, antara 0,9 hingga 0,1% PDB. Perry menyebut bank sentral akan terus memperkuat kebijakan, berkolaborasi dengan KSSK dan program pemerintah, untuk menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global.

"Koordinasi dengan pemerintah akan diperkuat untuk memelihara kepercayaan pasar," tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) punya nada serupa. Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan fundamental sektor keuangan nasional masih kokoh. OJK, kata dia, sedang mencermati keputusan Fitch dan akan memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas.

"Kerangka pengawasan kita kuat. Reformasi struktural akan terus berjalan untuk tingkatkan transparansi, perdalam pasar modal, dan perkuat kepercayaan investor jangka panjang," ujar Friderica, Kamis (5/3/2026).

Purbaya dan Sinyal Positif dari Pajak

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru melihat banyak titik terang. Menurutnya, prospek ekonomi masih baik, dan ini tercermin dari kinerja penerimaan pajak yang positif. Komitmen menjaga stabilitas makro dan fiskal, katanya, tak goyah.

Kementerian Keuangan merilis data yang cukup menggembirakan. Setelah tumbuh 5,39% di triwulan IV 2025, indikator awal 2026 seperti indeks kepercayaan konsumen, PMI manufaktur, konsumsi listrik industri, hingga penjualan mobil, menunjukkan momentum perbaikan. APBN juga diklaim membaik signifikan.

"Pendapatan negara di awal 2026 sangat baik. Januari tumbuh 9,5% dan Februari melonjak 12,8% secara tahunan," jelas Purbaya, Rabu (4/3/2026).

Pertumbuhan itu ditopang penerimaan pajak yang melesat sekitar 30% pada Januari dan Februari. Belanja negara juga naik drastis, mencapai 41,9% di Februari. Stimulus ini, kata pemerintah, dilakukan secara terukur untuk jaga momentum pertumbuhan tanpa mengorbankan kesehatan APBN.

Soal investasi di luar APBN, kolaborasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara akan diperkuat sebagai mesin pertumbuhan baru. Fokusnya pada profit berkelanjutan dan menarik investasi swasta bernilai tinggi. Tata kelolanya dijanjikan akan dijaga kredibilitasnya.

"Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter adalah prioritas utama kami ke depan," pungkas Purbaya.

Peringatan dari Pihak Ketiga

Tapi, tidak semua pihak melihatnya dengan optimisme yang sama. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengingatkan pemerintah untuk waspada. Penurunan outlook oleh Fitch itu bukan main-main. Efek lanjutannya bisa serius.

Menurut Josua, keputusan ini berpotensi mendorong yield Surat Berharga Negara naik. Ujung-ujungnya, beban bunga utang pemerintah bisa membengkak. Meski peringkat 'BBB' dipertahankan, perubahan outlook ini adalah sinyal bahaya soal ketidakpastian kebijakan.

"Ini bisa memperburuk prospek fiskal jangka menengah, tekan kepercayaan investor, dan kurangi external buffer kita," kata Josua kepada Bisnis, Kamis (5/3/2026).

Ruang fiskal saat ini, paparnya, sudah sempit karena penerimaan negara yang lemah dan beban bunga utang yang tinggi. Sentimen negatif sedikit saja bisa langsung mendongkrak biaya pendanaan pemerintah. Kekhawatiran utama Fitch, menurut Josua, adalah risiko pelonggaran disiplin fiskal, terutama terkait wacana revisi UU Keuangan Negara yang bisa mengutak-atik batas defisit 3%.

"Kalau kerangka ini melemah, persepsi risiko naik. Pasar akan nilai pembiayaan defisit jadi lebih berat," tegasnya.

Dari sisi pasar, sentimen yang rapuh bisa picu arus modal keluar dan melemahkan rupiah. Investor, sebagai kompensasi, akan minta yield SBN lebih tinggi. Pandangan ini sejalan dengan Moody's yang juga menyoroti soal kepastian kebijakan. Masalahnya, yield yang tinggi itu akan membebani APBN lewat belanja bunga.

Dan konsekuensinya langsung terasa.

"Dampaknya, ruang untuk belanja yang produktif akan semakin menyempit," ungkap Josua.

Jadi, di balik optimisme resmi, ada risiko nyata yang mengintip. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya.