Hibah Antar Daerah untuk Pemulihan Aceh Capai Rp287 Miliar dari Sumut dan Sumbar

Soliditas antar daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat makin menguat. Pemerintah daerah di Sumut dan Sumbar turun tangan, memberikan dukungan ke Aceh lewat hibah antardaerah. Sumber dananya dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD). Tujuannya jelas: membantu proses pemulihan pascabencana.

Sebanyak 12 pemerintah daerah di Sumbar ikut memberikan hibah. Mereka mendukung pemulihan wilayah terdampak di Aceh. Sebelumnya, 8 pemerintah daerah di Sumut sudah lebih dulu menyalurkan dukungan serupa. Jadi, ini semacam gerakan berantai yang cukup solid.

Total hibah yang terkumpul dari Sumbar mencapai Rp 27 miliar. Rinciannya? Kota Padang menyumbang Rp 5 miliar. Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing Rp 3 miliar. Lalu, sejumlah kabupaten dan kota lain ikut patungan, kontribusinya bervariasi antara Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar. Lumayan juga, ya.

Nah, dari Sumut sendiri, total hibah antardaerah sebelumnya sudah mencapai Rp 260 miliar. Kalau digabung, dari dua provinsi itu terkumpul Rp 287 miliar. Dana ini nantinya bakal disalurkan langsung ke daerah-daerah di Aceh yang masih berat terdampak bencana. Bukan angka yang kecil.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, angkat bicara. Menurut dia, mekanisme hibah antar daerah ini adalah bentuk gotong royong nasional. Tujuannya? Mempercepat pemulihan wilayah yang kena dampak.

"Kami hanya menghubungkan hibah antar daerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Pernyataan itu disampaikannya di Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya pada gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi, akhir pekan lalu. Suasananya pasti cukup khidmat.

Ia juga mengungkapkan, pemerintah pusat sebelumnya sudah mengalokasikan dan mengembalikan TKD dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun. Semua itu untuk mendukung pemulihan di tiga provinsi terdampak. Skema ini memberi ruang fiskal bagi daerah yang relatif lebih ringan terdampak. Jadi, mereka bisa membantu daerah lain yang kondisinya lebih berat.

Tito bilang, saat ini sejumlah wilayah di Aceh masih menghadapi tantangan berat. Proses pemulihan belum selesai. Belum lagi risiko bencana susulan, seperti banjir dan longsor, yang mengintai. Jadi, pekerjaan rumahnya masih banyak.

Karena itu, kata Tito, percepatan intervensi lewat dukungan lintas daerah jadi langkah strategis. Tujuannya? Memastikan pemulihan berjalan merata dan berkelanjutan. Bukan cuma cepat, tapi juga rata.

"Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana," tambahnya. Nada bicaranya optimistis.

Tito menegaskan, Satgas PRR bakal mengawal ketat seluruh proses penyaluran hibah. Baik dari sisi administrasi maupun implementasi di lapangan. Semua demi akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan anggaran. Jangan sampai ada yang bocor.

Melalui kolaborasi ini, pemerintah optimistis pemulihan di Aceh bisa lebih cepat. Harapannya, kerja sama semacam ini bisa memperkuat ketahanan daerah. Terutama dalam menghadapi potensi bencana di masa mendatang. Semoga saja.