Tak cuma itu, dia juga mendesak dibentuknya saluran komunikasi khusus.
"Kami mendorong pemerintah, melalui KBRI dan KJRI di negara penempatan, untuk segera membentuk hotline atau pusat informasi khusus bagi pekerja migran Indonesia," tegas Heru.
Layanan semacam itu, dalam pandangannya, akan memastikan informasi terkait keselamatan dan kebutuhan para PMI bisa mengalir lancar. Dengan begitu, update kondisi bisa didapat secara berkala dan respons bisa lebih cepat.
Di sisi lain, koordinasi di dalam negeri juga tak kalah penting. Heru meminta Kementerian terkait untuk berkomunikasi intens dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Tujuannya satu: memastikan setiap pekerja dalam kondisi aman dan terpantau.
Pada akhirnya, pesannya jelas. Di tengah ketidakpastian global ini, negara harus benar-benar hadir memberikan perlindungan nyata.
"Negara harus hadir secara konkret, memastikan pekerja migran kita terlindungi dan keluarga mereka mendapatkan kepastian," pungkas Heru.
Artikel Terkait
Menteri AS Klaim Kapal Selamnya Tenggelamkan Kapal Perang Iran, Sri Lanka Bantah
KBRI Jajaki Evakuasi WNI dari UEA via Jalur Darat ke Oman
Korban Tewas Serangan AS-Israel ke Iran Lampaui 800 Jiwa, Rumah Sakit Kolaps
Dua Pelaku Angkat Motor Langsung dari Kontrakan di Serpong