Ketum PPP Ingatkan Sikap RI Atas Konflik Internasional Harus Berakar pada Konstitusi

Di tengah suasana safari Ramadan di Pondok Pesantren Al-Ibrohimy Galis, Bangkalan, Rabu lalu, Ketum PPP Muhamad Mardiono menyampaikan pesan yang cukup tegas. Ia mengingatkan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik internasional mana pun harus berakar pada nilai-nilai konstitusi. Khususnya, pada prinsip dalam pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Kalimat itu bukan hanya deklarasi historis,” ujar Mardiono, tegas.

“Ia adalah fondasi moral sekaligus arah politik luar negeri kita. Jadi, segala agresi, dominasi militer, pelanggaran kedaulatan itu jelas bertentangan dengan semangat konstitusi.”

Pernyataannya ini sekaligus menegaskan posisi dasar. Menurutnya, penyelesaian konflik lewat kekuatan senjata tak akan pernah sejalan dengan cita-cita perdamaian abadi. Dan dalam setiap peperangan, rakyat sipil selalu jadi korban yang paling menderita.

Di sisi lain, Mardiono juga menggarisbawahi politik luar negeri bebas-aktif yang sudah dianut sejak dulu. Bebas, artinya tidak terikat blok mana pun. Aktif, berarti punya peran nyata menciptakan perdamaian dunia. “Dalam situasi konflik, Indonesia tidak berpihak pada kepentingan geopolitik tertentu,” jelasnya.

“Kita harus berpihak pada perdamaian, keadilan, dan hukum internasional.”

Ia memperingatkan, penggunaan kekuatan militer yang melanggar integritas wilayah suatu negara berpotensi merusak tatanan global. Jika norma internasional terus diabaikan, dunia bisa kembali ke situasi ‘hukum rimba’. Yang kuat menindas yang lemah. Kondisi ini, menurutnya, sangat berbahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia, yang sangat bergantung pada stabilitas global untuk pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan.

Dari sudut pandang HAM, Mardiono menegaskan setiap aksi militer yang menimbulkan korban sipil dan menghancurkan infrastruktur publik harus jadi perhatian serius dunia. Hak hidup, rasa aman, dan perlindungan hukum adalah prinsip universal. Tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan politik jangka pendek.

“Kalau pelanggaran prinsip kemanusiaan ini dibiarkan,” katanya, “kredibilitas sistem internasional kita akan terus tergerus.”

Lalu, apa yang bisa dilakukan? Mardiono melihat peluang. Indonesia bisa mengambil peran konstruktif di tengah eskalasi global ini. Diplomasi harus dikedepankan, jalur komunikasi antarnegara harus tetap terbuka. Reputasi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar, ditambah konsistensi politik luar negeri bebas-aktif, bisa jadi modal berharga.

“Peran kita sebagai jembatan komunikasi sangat dibutuhkan sekarang,” pungkas Mardiono. “Terutama di tengah polarisasi global yang semakin tajam ini.”