Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan militer gabungan. Menurut informasi yang beredar, Israel dan Amerika Serikat berada di balik operasi tersebut. Berita ini tentu saja mengguncang peta politik Timur Tengah dan memunculkan satu pertanyaan besar: siapa yang akan menggantikan Khamenei?
Menyoroti hal ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, memberikan pandangannya. Ia menyebutkan ada kabar yang menyatakan putra Ali Khamenei mungkin akan naik.
"Saat ini saya dengar penggantinya adalah putra Ali Khamenei," ujarnya kepada wartawan, Senin (2/3/2026).
Namun begitu, Hikmahanto mengingatkan bahwa konstitusi Iran punya aturan lain. "Kalau menurut konstitusi Iran, bila tidak ada Ayatollah, yang pegang kekuasaan adalah Presiden, Ketua MA, dan seorang wakil dari Mullah," tambahnya.
Nasib konflik ke depan sangat bergantung pada karakter pemimpin baru itu nanti. Jika sosok pengganti bersikap keras dan konfrontatif terhadap AS serta Israel, perang berpotensi berkepanjangan. Situasinya bisa berubah total.
Sebaliknya, jika pengganti Khamenei lebih memprioritaskan keselamatan rakyatnya, jalan damai mungkin terbuka. "Bila ternyata pengganti Ali Khamenei realistis dan tidak mau mengorbankan rakyatnya, bisa saja mereka menyerah," jelas Hikmahanto.
Ia lantas mengungkit pola yang pernah diterapkan AS di negara lain. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan pengganti Khamenei justru berasal dari pihak yang bersedia berkolaborasi dengan Barat, atau bahkan dari luar rezim yang sekarang.
"Dan proses pergantian pemerintah akan terjadi. Bisa seperti Venezuela, pihak yang menggantikan akan bekerja sama dengan AS dan Israel," katanya.
Atau, ada opsi lain. "Bisa diambil dari tokoh yang saat ini di luar Iran, seperti anak Syah Iran yaitu Reza Pahlevi."
Masa depan Iran, dengan demikian, tergantung pada perebutan kursi kekuasaan yang sekarang kosong. Semuanya masih terbuka, dan dunia hanya bisa menunggu.
Artikel Terkait
Gempa Magnitudo 3.0 Guncang Tapanuli Selatan
DPR Minta Kejelasan Pemerintah soal Nasib RUU Inisiatif, Termasuk Perlindungan PRT
Kades dan Kontraktor Klaten Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Dana Renovasi Masjid Rp 203 Miliar
Iran Tegaskan Hak Nuklirnya Tak Bisa Ditawar, Desak AS Tunjukkan Itikad Baik