Anggota DPR Soroti Ancaman Konflik Global dan Pentingnya Ketahanan Fiskal Indonesia di 2026

Dunia saat ini terasa jauh lebih bergejolak. Sejak era Perang Dingin berakhir, mungkin belum pernah kita menyaksikan ketidakstabilan sedemikian rupa. Data dari Uppsala Conflict Data Program (UCDP) mengonfirmasi hal ini: konflik yang melibatkan negara meroket ke level tertinggi dalam puluhan tahun. Bukan cuma jumlahnya yang bertambah, tapi juga kekerasan dan lamanya pertikaian itu berlangsung.

Laporan Global Peace Indeks (GPI) terbaru punya angka yang suram. Korban jiwa akibat perang hingga 2025 mencapai rekor terburuk di abad ke-21. Ratusan ribu nyawa melayang, sementara jutaan lainnya terpaksa mengungsi, terusir dari rumah mereka oleh pertikaian bersenjata yang seakan tak ada habisnya.

Dan di tahun 2026 ini, semuanya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. GPI bahkan memproyeksikan angka korban yang mengerikan. Perang di Ukraina diperkirakan akan menelan sekitar 28.300 jiwa. Sementara itu, konflik di Gaza diprediksi menyebabkan sekitar 7.700 kematian.

Lalu, ada dampak ekonominya. Institute for Economics and Peace (IEP) menghitung, kekerasan global menghabiskan biaya lebih dari 19 triliun dolar AS setiap tahunnya. Angka fantastis itu setara dengan 13 persen dari PDB dunia. Ini bukan cuma soal biaya tempur di medan perang, lho. Tapi juga hilangnya produktivitas, beban pengungsi yang membengkak, infrastruktur hancur, dan instabilitas sistemik yang mengacaukan tatanan ekonomi global.

Fragmentasi Geoekonomi: Bukan Cuma Teori

Istilah 'fragmentasi geoekonomi' terdengar akademis, tapi wujudnya sangat nyata. Lihat saja kebijakan perdagangan yang makin restriktif, sanksi ekonomi di sana-sini, relokasi rantai pasok berdasarkan politik (friend-shoring), dan munculnya blok-blok ekonomi baru. Dampaknya? Biaya produksi melambung, distribusi kacau, dan iklim investasi dipenuhi ketidakpastian.

Nah, bagi perekonomian suatu negara, gangguan dari luar ini bisa diukur. Ambil rumus dasar PDB: Y = C I G (X - M). C untuk konsumsi rumah tangga, I investasi, G belanja pemerintah, dan (X-M) adalah neraca perdagangan.

Ketika konflik global memukul ekspor (X) atau harga impor energi (M) melonjak, bagian eksternal PDB ini langsung tertekan. Pemerintah biasanya merespons dengan mendorong belanja (G) untuk menopang ekonomi domestik. Tapi ruang geraknya terbatas, jadi respons ini harus benar-benar hati-hati.

Bagi Indonesia, situasi ini ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, ada peluang relokasi industri dari negara-negara yang sedang berkonflik. Namun di sisi lain, gejolak harga komoditas dan arus modal yang tak menentu adalah risiko serius yang harus diwaspadai.

Fokus pada Ketahanan Fiskal

Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, saya melihat tantangan terbesar Indonesia di 2026 bukan semata-mata soal mengejar pertumbuhan. Yang lebih krusial adalah membangun ketahanan fiskal kita.

Beberapa risiko utama perlu segera diantisipasi.

Pertama, soal energi dan subsidi. Konflik di kawasan penghasil minyak bisa mendongkrak harga minyak dan gas dunia. Memang, penerimaan negara bisa naik dalam jangka pendek. Tapi beban subsidi energi berpotensi membengkak luar biasa. Tanpa reformasi subsidi yang tepat sasaran, tekanan pada APBN akan sangat berat.

Kedua, arus modal dan nilai tukar. Saat ketegangan global memanas, investor biasanya panik dan lari ke aset-aset yang dianggap aman. Arus modal keluar bisa melemahkan rupiah dan membebani biaya pembayaran utang. Di sini, koordinasi ketat antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas pengawas keuangan mutlak diperlukan.

Ketiga, perlambatan perdagangan global. Jika konflik meluas dan permintaan dunia melemah, ekspor Indonesia pasti terkena imbas. Ketergantungan kita pada komoditas mentah membuat kita rentan. Tidak ada pilihan lain: diversifikasi pasar dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri adalah sebuah keharusan.

APBN: Lebih dari Sekadar Anggaran

APBN sejatinya bukan cuma dokumen angka tahunan. Ia adalah alat strategis. Fungsinya ganda: melindungi masyarakat dari guncangan dari luar, sekaligus mengubah struktur ekonomi kita ke arah yang lebih baik.

Di tengah ketidakpastian global seperti sekarang, kebijakan fiskal harus memegang tiga prinsip: kehati-hatian, fleksibilitas, dan akuntabilitas. Rasio utang kita terhadap PDB mungkin masih lebih baik dibandingkan banyak negara, tapi ruang fiskalnya tetap terbatas.

Mengekspansi belanja tanpa perhitungan matang hanya akan memperbesar defisit dan membebani anak cucu nanti. Makanya, prioritas anggaran harus benar-benar difokuskan pada sektor produktif. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur strategis, dan transformasi digital adalah beberapa contohnya.

Reformasi untuk Jangka Panjang

Menghadapi dunia yang terpecah-belah, sekadar bertahan saja tidak cukup. Indonesia perlu melakukan reformasi struktural yang serius.

Pertama, basis pajak harus dikokohkan. Rasio pajak kita masih rendah. Reformasi administrasi, digitalisasi, dan perluasan basis pajak akan meningkatkan kapasitas fiskal tanpa menambah utang.

Kedua, belanja negara harus lebih efisien dan berkualitas. Setiap rupiah dari APBN harus berdampak optimal. Evaluasi kinerja dan transparansi dalam penggunaan anggaran perlu ditingkatkan untuk membangun kepercayaan publik.

Ketiga, percepat hilirisasi. Bergantung pada ekspor bahan mentah hanya memperbesar kerentanan. Mengolah sumber daya alam di dalam negeri dan menguatkan industri manufaktur bernilai tambah tinggi adalah langkah strategis.

Keempat, jaring pengaman sosial harus adaptif. Dalam krisis, kelompok rentan selalu paling menderita. Sistem perlindungan sosial berbasis data yang solid harus bisa merespons dengan cepat dan tepat, tanpa pemborosan.

Peran Diplomasi dan Posisi Bebas Aktif

Dengan politik luar negeri bebas aktif, Indonesia punya posisi unik untuk jadi penyeimbang. Diplomasi ekonomi kita harus diarahkan untuk membuka pasar baru, memperkuat kerja sama regional, dan mengurangi ketergantungan pada satu blok ekonomi tertentu.

Stabilitas di Asia Tenggara adalah kepentingan vital kita. Integrasi ekonomi kawasan dan perdagangan intra-regional yang kuat bisa menjadi bantalan saat ekonomi global melambat.

Menyongsong 2026 dengan Persiapan Matang

Memang, tahun 2026 masih akan dibayangi konflik dan fragmentasi. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita takut dan hanya bersikap defensif.

Sejarah membuktikan, bangsa yang bertahan adalah yang disiplin secara fiskal, adaptif dalam kebijakan, dan konsisten melakukan reformasi. Modal kita cukup kuat: demografi produktif, stabilitas politik yang terjaga, dan sumber daya alam melimpah.

Tugas kami di Komisi XI adalah memastikan kebijakan fiskal menjaga keseimbangan. Antara stabilitas jangka pendek dan transformasi untuk masa depan. APBN harus jadi alat perlindungan sekaligus mesin perubahan.

Perang mungkin jauh dari wilayah kita, tapi dampak ekonominya terasa dekat. Maka, kehati-hatian fiskal, keberanian mereformasi, dan kepemimpinan yang visioner adalah kuncinya.

Indonesia harus menyambut 2026 bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesiapan strategis. Keyakinan bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat untuk menghadapi dunia yang tak pasti ini.

Hasanuddin Wahid. Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi PKB.