Dasco Minta Penundaan Impor 105.000 Mobil Pikap India, Tunggu Presiden Prabowo

JAKARTA – Rencana impor besar-besaran 105.000 mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendapat respons dari Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana itu ditunda dulu. Alasan utamanya? Presiden Prabowo Subianto masih berada di luar negeri dan belum bisa dimintai pendapatnya.

“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ucap Dasco di gedung DPR, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Pernyataan itu disampaikannya kepada awak media, termasuk jurnalis Kompas TV Nandha Aprilianti yang melaporkan dari lokasi.

Menurut Dasco, wajar jika presiden nantinya ingin membahas detail-detail impor ini secara mendalam. Belum lagi, kata dia, pasti akan ada pertimbangan untuk menimbang kesiapan perusahaan dalam negeri. Makanya, penundaan dirasa perlu.

“Tentunya presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” tegasnya.

“Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu.”

Sebelumnya, kabar ini sudah ramai beredar. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara sendiri yang mengonfirmasi rencana pemerintah mengimpor mobil dari India tersebut.

Rinciannya cukup besar: 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari Mahindra and Mahindra Ltd (M&M), lalu 35.000 unit pikap 4x4 lainnya, dan ditambah 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors. Totalnya ya 105.000 unit.

Di sisi lain, rencana ini juga sudah mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu menekankan pentingnya PT Agrinas Pangan Nusantara untuk taat pada setiap prosedur yang berlaku dalam pengelolaan impor nantinya. Poin ini jelas tidak bisa dianggap sepele.

Nah, dengan permintaan penundaan dari pimpinan DPR ini, bola kini seolah ada di tangan pemerintah dan perusahaan. Semuanya tampaknya menunggu kepulangan dan keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.