Awal tahun 2026, pemerintah tampaknya sedang menekan pedal gas belanja negara dengan sangat kencang. Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Celios, menyoroti hal ini. Menurutnya, akselerasi belanja itu terlihat luar biasa agresif.
"Di luar itu kita melihat bahwa belanja negara itu tajam sekali akselerasinya," ujarnya dalam sebuah konferensi pers, Senin (23/2) lalu.
"Dan belanja pusat itu tumbuh angkanya kalau tidak salah di atas 50-an%," tambahnya.
Lonjakan drastis ini, dalam pandangan Media, jelas mencerminkan strategi frontloading. Intinya, pengeluaran anggaran dipacu lebih cepat di awal tahun. Memang, langkah seperti ini bisa memberi stimulan pada perekonomian dalam jangka pendek. Namun begitu, ada risiko yang mengintip: kondisi kas negara bisa tertekan.
"Dan kita tahu risiko frontloading itu ada tekanan kas negara di awal tahun," katanya mengingatkan.
Tapi bagi Media, soal besarnya angka bukanlah segalanya. Yang lebih krusial justru komposisi dan efektivitas belanja itu sendiri. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sangat bergantung pada kemana uang itu dialirkan.
Pertanyaan mendesak yang harus dijawab pemerintah sekarang adalah: untuk apa sebenarnya belanja besar-besaran ini?
"Kalau breakdown dari belanja pusat itu ternyata memang lebih banyak untuk kopdes (Koperasi Desa Merah Putih), MBG (Makan Bergizi Gratis), yang kita tahu efek pengganda atau multiplier effect-nya juga terbatas, maka itu belum tentu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik di kuartal pertama 2026," tuturnya.
Di sisi lain, belanja yang terlalu agresif berpotensi memunculkan risiko fiskal yang serius. Potensi ini makin nyata jika kebijakan yang diambil lebih bernuansa populis ketimbang produktif.
Artikel Terkait
Mengenal Biaya Tetap: Pengertian, Jenis, dan Cara Menghitungnya untuk Perencanaan Keuangan Perusahaan
PMI asal Jembrana Ditangkap di Florida Terkait Dugaan Kekerasan Seksual
Bunuh Diri Martim Fernandes Bawa Nottingham Forest Imbangi Porto di Liga Europa
Trump Tegaskan Pasukan AS Tak Akan Ditarik dari Iran Sebelum Kesepakatan Dipatuhi