Hamas Tegaskan Syarat: Pasukan Internasional di Gaza Hanya Jadi Penjaga Gencatan Senjata

MURIANETWORK.COM - Kelompok Hamas menyampaikan pandangannya terkait rencana penempatan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) di Gaza, sebuah inisiatif yang menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai wakil komandan. Pernyataan ini muncul menyusul pengumuman awal dari pertemuan "Dewan Perdamaian" yang digagas AS, yang mengonfirmasi komitmen sejumlah negara, termasuk Indonesia, untuk mengirimkan personel. Hamas menegaskan syarat utama mereka: pasukan tersebut harus berperan sebagai penjaga gencatan senjata yang netral, tanpa campur tangan dalam urusan internal Gaza.

Pernyataan Tegas Hamas Soal Peran Pasukan Internasional

Melalui juru bicaranya, Sami Abu Zuhri, Hamas secara resmi merespons rencana pembentukan ISF. Kelompok yang menguasai Jalur Gaza itu menyatakan posisinya telah jelas dan konsisten sejak awal.

"Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas," tegas Abu Zuhri. "Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menekankan garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pasukan asing manapun yang akan bertugas di wilayah tersebut. Hamas menuntut fungsi murni sebagai pemantau dan penjaga perdamaian, bukan sebagai kekuatan yang ikut mengatur pemerintahan atau tata kehidupan di Gaza.

Rencana Pembentukan dan Komitmen Indonesia

ISF, yang bertujuan merekrut sekitar 20.000 personel militer dan polisi, mendapatkan komitmen signifikan dari Indonesia. Dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington, diumumkan bahwa Indonesia tidak hanya akan berkontribusi pasukan, tetapi juga ditunjuk untuk menduduki posisi wakil komandan.

Komitmen Indonesia bahkan menjadi yang paling terbuka dan konkret sejauh ini. Berdasarkan pernyataan resmi militer, Indonesia siap mengerahkan gelombang awal 1.000 prajurit TNI pada April mendatang. Jumlah ini berpotensi membengkak menjadi 8.000 personel pada akhir Juni, sebuah angka yang akan mencatatkan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan perdamaian dunia jika terealisasi.

Namun, di tengah kesiapan teknis tersebut, keputusan akhir masih berada di tangan Presiden. Penempatan pasukan dalam misi semacam ini tetap memerlukan persetujuan politik tertinggi dari pimpinan negara.

Respons Terhadap Rencana Pasukan Polisi Baru

Selain pasukan militer, rencana ISF juga mencakup pembentukan pasukan polisi baru untuk Gaza, yang diumumkan oleh perwakilan tinggi AS untuk wilayah tersebut. Menanggapi hal ini, Hamas memberikan respons yang lebih terbuka dengan catatan tertentu.

"Melatih pasukan polisi Palestina dalam kerangka nasional mereka bukanlah masalah jika tujuannya adalah untuk menjaga keamanan internal di Jalur Gaza dan menghadapi kekacauan yang ingin diciptakan oleh pendudukan dan milisinya," jelas Abu Zuhri.

Pernyataan ini menunjukkan titik temu yang mungkin, asalkan pelatihan dan pembentukan pasukan polisi tersebut berada dalam konteks kepentingan nasional Palestina dan ditujukan untuk menciptakan stabilitas internal, bukan sebagai alat kepentingan pihak luar.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain seperti Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania juga disebutkan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung pasukan perdamaian ini. Perkembangan lebih lanjut akan sangat bergantung pada negosiasi detail, persetujuan akhir dari negara-negara penanggung jawab, dan tentu saja, dinamika kompleks di lapangan yang penuh kehati-hatian.