Menlu: Palestina Paham dan Terlibat Pembahasan Pengiriman Pasukan Indonesia ke Gaza

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, mengungkapkan bahwa pihak Palestina telah memahami dan terlibat dalam pembahasan rencana pengiriman Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Gaza. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat, yang turut dihadiri oleh perwakilan Palestina. Menlu menegaskan bahwa misi utama pasukan Indonesia nantinya adalah menjaga keamanan warga sipil dan mendukung upaya kemanusiaan, bukan operasi militer.

Perwakilan Palestina Hadir dalam Pembahasan

Dalam pertemuan internasional tersebut, kehadiran perwakilan resmi Palestina dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan transparansi dan kesepahaman. Menlu Sugiono menjelaskan bahwa Prof. Dr. Ali Shaath, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), hadir mewakili kepentingan rakyat Palestina.

"Kemarin juga ada Palestina, Prof Dr Ali Shaath, ada di sana sebagai perwakilan Palestina yang juga merupakan chairman NCAG, National Committee on Administration of Gaza. Jadi Palestina juga sudah ada di sana, sudah tahu, sudah paham. Kemudian, kita juga sudah menyampaikan national caveat kita, jadi semuanya sudah terlibat," jelas Sugiono.

Prioritas: Keamanan dan Stabilitas

Berdasarkan pembicaraan dalam forum itu, kebutuhan paling mendesak bagi Gaza adalah terciptanya kondisi yang kondusif. Tanpa situasi yang aman dan stabil, berbagai rencana rekonstruksi jangka panjang akan sulit dijalankan. Menlu menyampaikan bahwa hal ini menjadi konsensus awal sebelum tahap-tahap pemulihan berikutnya dapat dimulai.

"Pertama, yang mereka butuhkan adalah situasi yang aman dan stabil. Jadi semua rencana komprehensif, kunci pertamanya adalah gencatan senjata, kemudian menciptakan suasana yang aman dan stabil. Baru tahap-tahap berikutnya itu bisa dilakukan dan itu juga kemarin sudah disampaikan," ungkapnya.

Batas Keterlibatan dan Tugas Pasukan Indonesia

Sugiono dengan tegas membedakan misi ISF dari operasi militer konvensional. Pemerintah Indonesia, melalui apa yang disebut sebagai national caveat, telah menyampaikan batasan-batasan yang jelas mengenai peran pasukannya. Fokus utama adalah pada perlindungan warga sipil dan dukungan kemanusiaan.

"National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF bahwa kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demiliterisasi. Yang kita lakukan adalah menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana," tegas Menlu.

Hak Membela Diri Tetap Berlaku

Meski berfokus pada misi non-militer, Menlu menegaskan bahwa keselamatan personel Indonesia tetap menjadi prioritas. Pasukan akan mengikuti aturan standar keterlibatan (rules of engagement) yang berlaku dalam misi penjaga perdamaian, termasuk hak untuk membela diri jika diserang.

"Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rules of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri. Tapi, sekali lagi, keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia, itu tidak untuk melakukan kegiatan demiliterisasi ataupun operasi militer," tutupnya.

Penegasan ini menunjukkan upaya diplomatik yang hati-hati, memastikan kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian di Gaza berjalan dengan mandat yang jelas dan diterima oleh semua pihak terkait.